Karimun - Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau, Ade Fahmi, ST. MT., tak menjawab, terkait aktivitas tambang pasir laut milik Edi Anwar masih beroperasi di wilayah perairan Pulau Babi, Karimun, Kepri, meskip kuota izin operasionalnya telah habis.

Hal ini diungkap oleh seorang narasumber yang bisa dipercaya bersama pejabat terkait yang hadir pada Senin lalu. “Kami sudah ikut aturan. Kuota sudah habis, izin tak berlaku lagi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui secara terbuka bahwa aktivitas Edi Anwar tidak lagi memiliki dasar hukum. Namun, mereka mengaku berada dalam tekanan dari aparat penegak hukum.

“Seharusnya izin Edi Anwar tidak boleh lagi jalan (beroperasional). Tapi anehnya, Edi Anwar masih bisa beroperasi. Ini jelas melanggar,” ulas sumber yang minta dirahasiakan karena takut dikejar oknum di laut.

“Kami orang bawah. Secara aturan jelas tak boleh, kuota sudah habis. Tapi kami ditekan. Ada APH, bahkan pihak Oknum laut yang suruh buka izin ini,” ujarnya menirukan perkataan pejabat SDM Provinsi Kepri.

Situasi ini menimbulkan kemarahan di kalangan pihak yang mengikuti aturan. "Kami ini sudah stop, ikut aturan kalian, persoalan ini bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari”.

“Tapi kenapa Edi Anwar masih jalan? Kalau begini artinya ada keberpihakan yang melanggar hukum,” tegas narasumber.

Dalam sidang sebelumnya, pejabat SDM menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional secara langsung, meski undang-undang menegaskan bahwa izin yang sudah habis tidak bisa diperpanjang tanpa prosedur resmi.

"Kalau ikut undang-undang, memang tidak bisa jalan. Tapi kami ditekan dari atas,” jelasnya.

Bukti kecurigaan di intimidasi oleh oknum APH dan oknum laut, Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau, Ade Fahmi, ST. MT., dikonfirmasi membisu.**