Sosiolog Unhas: Kritik KKLR atas Reses DPR RI Cerminkan Persoalan Representasi Politik Luwu Raya
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
LUWU RAYA – Kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan terhadap minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III selama masa reses dinilai mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., memandang persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas reses, tetapi juga menyentuh praktik representasi politik, akuntabilitas, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antardaerah.
“Dari perspektif sosiologi politik dan sosiologi pembangunan, kritik itu memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik representasi, akuntabilitas politik, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antarwilayah,” katanya saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Rahmat, kritik agar Luwu Raya tidak hanya dijadikan lumbung suara menggambarkan pola hubungan politik yang cenderung transaksional. Masyarakat berpotensi didekati secara intensif ketika pemilu untuk memperoleh dukungan, tetapi perhatian terhadap konstituen berkurang setelah kekuasaan diperoleh.
Dalam perspektif sosiologi politik, pola tersebut menyerupai relasi patron-klien jangka pendek. Pemilih ditempatkan sebatas objek elektoral, bukan warga negara yang memiliki hak untuk terus berkomunikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada wakilnya.
Karena itu, Rahmat menilai masa reses semestinya menjadi mekanisme pertanggungjawaban sosial dan politik. Ketika pelaksanaannya tidak transparan dan tidak menjangkau seluruh wilayah secara merata, hubungan representasi berisiko bergeser menjadi relasi yang eksploitatif secara politik.
Berpotensi Memicu Alienasi dan Krisis Kepercayaan
Rahmat juga menyoroti minimnya akses komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat yang berpotensi memunculkan alienasi politik atau keterasingan warga dari institusi negara.
Situasi tersebut semakin problematis ketika masyarakat menghadapi persoalan struktural yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Ia mencontohkan sengketa agraria di Rante Balla, persoalan layanan dasar berupa air bersih di Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Ketika persoalan-persoalan tersebut tidak menemukan saluran komunikasi yang memadai dengan wakil rakyat, masyarakat dapat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya mewakili kepentingan mereka,” jelas Kepala Program Studi S3 Sosiologi Unhas tersebut.
Menurut Rahmat, kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi perwakilan dan memicu apatisme politik. Dalam situasi lain, kekecewaan masyarakat juga dapat mendorong munculnya aksi massa atau demonstrasi ketika mekanisme formal dinilai tidak efektif menyalurkan aspirasi.
Reses Jangan Direduksi Jadi Formalitas
Aspek lain yang disoroti Rahmat adalah kecenderungan kegiatan reses menjadi lebih menonjolkan aspek seremonial daripada dialog substantif.
Kritik terhadap pola kegiatan yang sebatas mengumpulkan masyarakat, mengambil dokumentasi, lalu meninggalkan lokasi menunjukkan gejala performativitas dalam politik.
Dengan menggunakan perspektif dramaturgi Erving Goffman, Rahmat menjelaskan kegiatan reses dapat dipahami sebagai semacam panggung depan atau front stage untuk memperlihatkan bahwa kewajiban telah dilaksanakan.
“Padahal, esensi reses seharusnya terletak pada terbukanya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan, sementara anggota legislatif mendengar, memahami, dan merumuskan tindak lanjut melalui fungsi kelembagaan di parlemen,” ujarnya.
Dengan demikian, keberhasilan reses tidak semestinya hanya diukur dari pemenuhan kewajiban administratif maupun dokumentasi kegiatan. Hal yang lebih penting adalah kualitas interaksi, kedalaman penyerapan aspirasi, serta keberlanjutan perjuangan atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ketimpangan Wilayah dan Solidaritas Kedaerahan
Rahmat juga menyoroti dimensi geografis Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota dengan rentang wilayah cukup luas. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan ketimpangan perhatian antara kawasan pusat dan pinggiran atau yang dikenal sebagai relasi center-periphery.
“Dalam situasi seperti itu, wilayah yang secara geografis lebih jauh atau dianggap memiliki basis dukungan politik yang relatif aman berisiko kurang mendapat perhatian dibandingkan daerah-daerah yang menjadi basis politik tertentu,” terangnya.
Pada titik ini, Rahmat menempatkan organisasi kedaerahan seperti KKLR sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil atau civil society. Kritik yang disampaikan KKLR dipandang sebagai bentuk mobilisasi solidaritas sosial berbasis identitas kultural Tana Luwu untuk mengingatkan elite politik terhadap tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
Dengan kata lain, kritik tersebut bukan semata-mata persoalan kehadiran fisik legislator, melainkan juga upaya masyarakat membangun posisi tawar dalam hubungan politik dengan para pemegang mandat kekuasaan.
Marginalisasi Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi Luwu Raya
Lebih jauh, Rahmat mengingatkan bahwa jika persoalan minimnya kehadiran dan ketertutupan agenda legislator terus berlangsung, persepsi masyarakat Luwu Raya mengenai marginalisasi pembangunan di tingkat provinsi maupun pusat dapat semakin menguat.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, perasaan diabaikan secara kolektif dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar tuntutan terhadap perubahan struktur pemerintahan dan distribusi kewenangan.
“Dalam konteks Luwu Raya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Tuntutan pemekaran tidak hanya dapat dipahami sebagai keinginan membentuk wilayah administrasi baru, tetapi juga sebagai pencarian keadilan spasial, pemerataan pembangunan, dan representasi politik yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” beber Rahmat.
Karena itu, kritik KKLR terhadap pelaksanaan reses DPR RI semestinya dibaca sebagai pengingat tentang pentingnya kualitas demokrasi perwakilan. Kehadiran legislator, keterbukaan agenda, dan kesungguhan memperjuangkan aspirasi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab politik yang tidak berhenti setelah pemilu. (*)






Komentar Via Facebook :