KOPEL Desak Anggota DPR RI Ratakan Kunjungan Reses ke Seluruh Daerah Pemilihan

KOPEL Desak Anggota DPR RI Ratakan Kunjungan Reses ke Seluruh Daerah Pemilihan

MAKASSAR — Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) mendesak anggota DPR RI agar meratakan kunjungan reses ke seluruh wilayah daerah pemilihan. Setiap daerah, menurut KOPEL, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk bertemu wakil rakyat, menyampaikan persoalan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Desakan ini mengemuka di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan reses anggota DPR RI. Di Sulawesi Selatan, kritik antara lain disampaikan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, bersama sejumlah tokoh masyarakat yang mempertanyakan minimnya kunjungan legislator Senayan ke Luwu Raya selama masa reses periode 9 Oktober–9 November 2026.

Direktur Eksekutif KOPEL, Herman, dalam keterangannya di Makassar, Kamis (19/11/2026), menyampaikan lima catatan penting terkait pelaksanaan reses anggota DPR RI. Salah satu poin utamanya adalah pemerataan perhatian terhadap seluruh wilayah daerah pemilihan.

Menurut KOPEL, luasnya cakupan daerah pemilihan memang menjadi tantangan bagi anggota DPR. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi wilayah tertentu kehilangan akses terhadap wakilnya.

Perencanaan reses, menurut Herman, perlu mempertimbangkan sebaran geografis, jumlah penduduk, karakteristik persoalan, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan perencanaan yang proporsional, kunjungan anggota DPR tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh konstituen.

Jadwal dan Hasil Reses Harus Terbuka

Selain pemerataan kunjungan, KOPEL menekankan pentingnya keterbukaan agenda dan pelaksanaan reses. Anggota DPR diminta memublikasikan jadwal, lokasi, serta bentuk kegiatan agar masyarakat mengetahui kapan dan di mana mereka dapat bertemu langsung dengan wakilnya untuk menyampaikan aspirasi.

Keterbukaan tersebut bukan hanya memudahkan partisipasi warga, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kedewanan.

KOPEL juga meminta agar laporan hasil reses dapat diakses publik. Masyarakat berhak mengetahui persoalan yang telah dihimpun oleh wakilnya, bagaimana aspirasi tersebut dipetakan, serta melalui mekanisme apa aspirasi itu diperjuangkan di DPR.

Laporan reses, menurut KOPEL, tidak semestinya hanya menjadi dokumen internal kelembagaan. Informasi tersebut perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana persoalan dan kebutuhan daerah telah diperhatikan oleh wakil rakyat.

Aspirasi Masyarakat Harus Dikawal

Catatan berikutnya adalah pentingnya tindak lanjut yang terukur terhadap setiap aspirasi masyarakat. Persoalan yang disampaikan warga tidak boleh berhenti pada pencatatan atau penyampaian dalam forum pertemuan.

Anggota DPR perlu menjelaskan bagaimana aspirasi tersebut diperjuangkan melalui komisi, rapat kerja dengan kementerian dan lembaga, pembahasan anggaran, maupun instrumen pengawasan lainnya.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai aspirasi yang belum dapat diperjuangkan, termasuk alasan dan kendala yang menyertainya. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui bahwa aspirasinya telah diterima, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan dan hasil perjuangannya di parlemen.

KOPEL selanjutnya mendorong adanya mekanisme evaluasi publik terhadap kinerja representasi politik anggota DPR. Kinerja wakil rakyat tidak cukup dinilai berdasarkan seberapa sering mereka melakukan kunjungan ke daerah pemilihan.

Evaluasi juga harus mencakup pemerataan jangkauan kunjungan, kualitas dialog dengan masyarakat, keterbukaan informasi, konsistensi dalam mengawal aspirasi, serta hasil perjuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki dasar untuk menilai sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu benar-benar dijalankan oleh para wakil rakyat.

Herman juga berpandangan bahwa persoalan transparansi dan dokumentasi reses tidak boleh dibebankan hanya kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

"Sekretariat DPR, fraksi, dan alat kelengkapan dewan perlu memastikan tersedianya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan reses yang dapat diakses masyarakat," jelasnya.

Sistem tersebut diharapkan memudahkan publik mengetahui agenda kegiatan, hasil penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota DPR.

Bagi KOPEL, pemerataan kunjungan reses merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas representasi politik. Seluruh wilayah dalam satu daerah pemilihan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan akses kepada wakilnya di parlemen.

Karena itu, reses harus menjadi ruang perjumpaan yang inklusif antara anggota DPR dan masyarakat di seluruh wilayah daerah pemilihan. Bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan sarana untuk mendengar persoalan daerah dan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan di tingkat pusat. (*)


Redaksi

Komentar Via Facebook :