Siak, Okeline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tetap memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, defisit keuangan, serta kewajiban pembayaran utang daerah. 

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah daerah telah menangani pemeliharaan sepanjang 152,30 kilometer jalan kabupaten secara bertahap, menyesuaikan kemampuan fiskal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak, Ardi Irfandi mengatakan penanganan difokuskan pada ruas-ruas dengan tingkat kerusakan berat yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Di tengah efisiensi anggaran dan defisit yang luar biasa, Ibu Bupati bersama Pak Wakil tetap menjadikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten, sebagai prioritas. Penanganannya dilakukan secara parsial sesuai ketersediaan anggaran,” ujar Ardi, Selasa (28/7/2026).

Selain pemeliharaan, Dinas PUPR juga telah menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 6,577 kilometer, meliputi ruas Sawit Permai–Teluk Merbau, Siak–Tumang, dan Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pemkab Siak juga memperoleh dukungan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 melalui APBN untuk rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer.

Ardi menjelaskan, total jaringan jalan di Kabupaten Siak mencapai 3.126,652 kilometer. Rinciannya meliputi 171,25 kilometer jalan nasional, 110,34 kilometer jalan provinsi, 1.583,969 kilometer jalan kabupaten, serta 1.261,093 kilometer jalan desa.

Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum dapat meningkatkan seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, penanganan sementara difokuskan pada kegiatan pemeliharaan, seperti penambalan (patching), penyulaman, rekondisi lapis dasar (base), hingga pembangunan box culvert pada titik-titik prioritas.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua jalan rusak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sejumlah ruas, seperti Jalan Pemda menuju Tualang dan Simpang Bakal menuju Kilometer 11, merupakan jalan berstatus provinsi sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ardi, Pemkab Siak telah beberapa kali mengusulkan perbaikan ruas-ruas tersebut kepada pemerintah provinsi. Selain itu, upaya percepatan juga didorong melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sekitar lokasi.

Untuk mempercepat penanganan jalan kabupaten, Pemkab Siak menggandeng sejumlah perusahaan melalui skema CSR. Kolaborasi ini tidak dalam bentuk bantuan dana, melainkan penyediaan material yang dikerjakan bersama pemerintah daerah.

“Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan prioritas dapat segera ditangani di tengah keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Kerjasama tersebut mencakup sejumlah koridor prioritas, antara lain ruas Siak–Bunga Raya–Sabak Auh, Tumang–Muara Kelantan, Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, Maredan–Tualang, Hang Lekir II, Simpang KITB–Sungai Rawa, Simpang Siak–Terminal Lama, hingga Pencing Bekulo–Jambai Makmur di Kecamatan Kandis.

Sejumlah perusahaan yang terlibat di antaranya PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal, serta perusahaan lainnya.

Saat ini, beberapa draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian sudah memasuki tahap penandatanganan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa perusahaan lainnya masih dalam proses pembahasan.

Ardi menambahkan Pemkab Siak terus memperjuangkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal. 

Dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD masih belum memungkinkan, sehingga pemerintah memfokuskan anggaran pada pemeliharaan dan perbaikan ruas prioritas.

“Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah dan memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski disiplin fiskal diterapkan sangat ketat,” tutup Ardi. 

Sumber : Kominfo Siak