LUWU RAYA — Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan rangkaian konsolidasi dengan seluruh kepala daerah di kawasan Tana Luwu.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat dukungan politik dan melengkapi berbagai persyaratan administratif menuju pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Dalam kurun April hingga Juni 2026, tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang dipimpin Koordinator Wilayah, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, secara bergantian melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur.

Rangkaian konsolidasi diawali dengan pertemuan bersama Bupati Luwu, Patahudding, di Rumah Jabatan Bupati Luwu di Belopa pada 7 April 2026. Sehari kemudian, tim melanjutkan agenda dengan menemui Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, di rumah jabatan wali kota.

Pada hari yang sama, rombongan juga melakukan silaturahmi dengan Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Kedatuan Luwu sebagai bagian dari upaya merawat dukungan moral dan kultural terhadap perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut.

Setelah itu, konsolidasi berlanjut ke wilayah utara dan timur Tana Luwu. Pada 7 Juni 2026, tim BPP DOB bertemu dengan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Masamba. Sehari kemudian, rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Malili.

Dengan terlaksananya seluruh agenda tersebut, BPP DOB menilai tahapan konsolidasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya kini telah tuntas.

“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” kata Hasbi Syamsu Ali, Rabu (10/6/2026).

Menurut Hasbi yang juga adalah Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan itu, penyelesaian agenda konsolidasi tersebut menjadi tonggak penting karena menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh daerah di Tana Luwu dalam mengawal cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak boleh hanya menjadi agenda segelintir orang, melainkan harus menjadi gerakan kolektif seluruh masyarakat Luwu Raya.

“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada. Kita sudah perjuangkan ini sejak puluhan tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Raya,” tegasnya.

Fondasi Akademik Dinilai Sudah Siap

Selain menyelesaikan konsolidasi politik dan administratif di tingkat daerah, BPP DOB juga menilai kesiapan akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berada pada tahap yang memadai.

Hasbi menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia dua dokumen akademik penting yang menjadi rujukan perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut, yakni kajian yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan naskah akademik yang diterbitkan oleh tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut telah memberikan gambaran komprehensif mengenai kelayakan dan prospek pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Baik naskah akademik yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah maupun yang diterbitkan oleh tim dari Universitas Andi Djemma Palopo telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPP DOB telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut guna memperoleh rumusan yang lebih utuh dalam menghadapi tahapan perjuangan berikutnya.

“BPP DOB Luwu Raya sendiri sudah melakukan sinkronisasi terhadap dua konsep besar dalam naskah akademik tersebut dan ternyata semakin memperkaya opsi perjuangan mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” jelas Hasbi.

Menurutnya, hasil sinkronisasi itu menunjukkan bahwa dari sisi konseptual dan akademik, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah memiliki fondasi yang kuat. Karena itu, fokus utama saat ini adalah memperkuat konsolidasi politik, melengkapi dokumen administratif, serta membangun dukungan publik yang lebih luas.

Satukan Energi Perjuangan

Aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sendiri telah diperjuangkan selama puluhan tahun dan menjadi salah satu agenda strategis masyarakat Tana Luwu. Wilayah yang direncanakan menjadi bagian dari provinsi baru tersebut mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.

Meski demikian, perjuangan itu masih menghadapi tantangan berupa kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut pemerintah pusat.

Bagi BPP DOB, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan langkah konsolidasi. Sebaliknya, momentum ini dimanfaatkan untuk memastikan seluruh persyaratan daerah dapat dipenuhi ketika peluang pembentukan daerah otonom baru kembali dibuka pemerintah.

“Kami mengajak kepada seluruh pihak, mulai dari elemen pemerintah daerah, tokoh politik, tokoh masyarakat dan pemuda, serta tokoh adat, laki perempuan, tua maupun muda, untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya ini,” kata Hasbi.

Ia menambahkan, tugas utama BPP DOB saat ini adalah memastikan seluruh prasyarat yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dituntaskan sembari terus membangun dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

“Badan Pekerja Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya bertugas mencukupkan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan sesuai aturan yang ada. Pada akhirnya ini adalah upaya politik yang butuh dukungan moril maupun materil dari seluruh rakyat Luwu Raya,” pungkasnya.

Dengan tuntasnya konsolidasi bersama seluruh kepala daerah se-Tana Luwu, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini memasuki fase berikutnya, yakni memperkuat kesatuan visi dan mengonsolidasikan seluruh energi masyarakat untuk menyambut momentum ketika keran pembentukan daerah otonom baru kembali dibuka oleh pemerintah pusat. (*)