SELAYAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah paling efektif untuk memutus praktik money politics yang hingga kini masih mewarnai setiap kontestasi politik.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, S.I.Kom., saat mengikuti Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang diselenggarakan Yayasan Bidikrasi Tanadoang bersama Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM), Rabu (8/7/2026).

Menurut Fadly, pemberantasan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga ruang bagi praktik politik transaksional semakin menyempit.

"Selama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan utama, praktik politik uang akan selalu menemukan ruang untuk berkembang. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam forum yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat itu, Fadly menilai kualitas demokrasi sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik cenderung lebih mandiri dalam menentukan pilihan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik transaksional.

Karena itu, menurutnya, pengentasan kemiskinan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat demokrasi, bukan semata-mata agenda pembangunan ekonomi.

Fadly menilai masih banyak persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Mulai dari terbatasnya infrastruktur jalan tani, akses irigasi yang belum memadai, ketersediaan pupuk, fasilitas distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga akses transportasi yang masih menjadi kendala di sejumlah desa.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan nelayan dan petani, serta perluasan kesempatan kerja akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan yang merata akan memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik politik yang bersifat transaksional," katanya.

Selain faktor ekonomi, Fadly juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan institusi politik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat tumbuh apabila para pemimpin konsisten menepati janji politik serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar, lanjut Fadly, berkomitmen mengawal berbagai agenda pembangunan yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang sehat.

Ia berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Kepulauan Selayar.

"Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki kepercayaan terhadap proses politik. Ketika kesejahteraan meningkat dan pendidikan politik berjalan baik, ruang bagi praktik money politics akan semakin sempit," tegasnya.

Fadly juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, sehingga demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tumbuh lebih inklusif, partisipatif, dan berkualitas. (*)