Pekanbaru-Program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Riau Kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak yang biasa bermain di area ini mulai kasak-kusuk, pasalnya, pemerintah Provinsi Riau sangat getol melakukan efisensi terhadap pengeluaran yang diangggap rawan bancakan para legislator. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, diduga sebahagian besar dana pokir yang diterima anggota DPRD Riau tak jelas penggunaannya. 

Selain itu, kuat dugaan pokir menjadi lahan basah sebahagian kontraktor yang tidak kompeten dengan cara ijon kepada sejumlah anggota DPRD Riau.  

Dikutip dari berbagai sumber, modusnya, para anggota DPRD Riau ini meminta komisi dari pokir yang dimilikinya kisaran 8 sampai dengan 10 %, lalu,  biasanya, pokir tersebut sudah dititp disejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD). Bahkan, katanya salah satu anggota DPRD Riau fraksi PDI Perjuangan justru memanfaatkan istrinya yang kebetulan berprofesi sebagai kontraktor untuk mengerjakan pokirnya sendiri.   

Menanggapi itu, salah satu kader PDI Perjuangan Riau Batara Harahap mengaku prihatin dengan kondisi ini, ia menyebut, para anggota DPRD Riau itu sebenarnya sudah dapat gaji yang besar, tidak pantas mereka mengambil dana pokir untuk keluarga atau istrinya. "Gaji dan tunjangan mereka kan sudah besar, masa iya dana Pokir juga mereka sikat?"katanya heran.

Bahkan katanya, termasuk dalam strutur gaji ada tunjangan komunikasi, tunjangan istri dan lainnya.

"Udah ditunjang melalui gaji, eh...istrinya pula yang ngerjakan pokir,"ungkapnya merasa aneh.    

Ia bahkan menuturkan, selama bertahun-tahun nepotisme itu berlangsung, baik Di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah sepatutnya mereka sadar bahwa mereka duduk di situ tidak semata-mata karena perjuangannya sendiri dan keluarganya, namun ada juga keringat dan air mata para kader partai.

"Berdayakanlah kader-kader yang ada, strutur partai di bawah, termasuk pengurus partai agar mereka bisa makan juga," ungkapnya.

Sementara itu menanggap kasak-kusuk di DPDR Riau terkait defisit anggaran dan efisiensi, ia pun menilai hal yang wajar kalau pemerintah Provinsi Riau lebih fokus pada program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Pendidikan, infrastruktur dan lainnya, ketimbang melayani nafsu dan keserakahan para legislator.

Sumber lain menyebutkan adanya temuan BPK RI perwakilan Riau tahun 2022, terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Finalisasi RKPD, Rancangan KUA-PPAS dan Finalisasi KUA-PPAS yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah masalah, dan itu hampir setiap tahun terjadi.

Ia pun menambahkan, salah satu yang mengemuka saat itu terdapat usulan pokir atas Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dilengkapi dengan dokumen proposal.

"Ini kan konyol, masyarakat kita pun diseret-seret dalam upaya merampok dana APBD dengan skema pokir setiap tahun,"pungkasnya.**