Diduga Berbagi 12 M Dana Desa, Tokoh; Kejati Sumut dan Poldasu Diminta Melakukan Penyelidikan Bimtek Padang Lawas

Pekanbaru - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) dan Polda Sumut diharapkan warga Padang Lawas (Palas), Kabupaten Padang Lawas, Sumut, untuk melakukan penyelidikan pada Ketua Asosiasi Pemerintah Desa ( APDES) Bercahaya Palas, Sumut, karena diduga menguras uang desa dengan dalih Bimtek di Kota Pekanbaru.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, saat dikonfirmasi sepertinya tertarik untuk melakukan penyelidikan apalagi kegiatan Apdes Padang Lawas ini viral di Tiktok.
Acara pelatihan atau disebut Bimtek Asosiasi Pemerintah Desa (APDES) Bercahaya Palas tersebut diadakan di Hotel Jatra Kota Pekanbaru, Jumat (11/5/24) lalu, karena dikritik Mahasiswa Palas yang kuliah di Kota Pekanbaru acara ini bubar.
Berdasarkan pesan WhatsApp yang direima tokoh pemuda Palas, Parhan hasibuan, SH., "dugaan penyelewengan terjadi pertama pada kehadiran peserta dari desa-desa anggota Apdes".
"Yang hadir sekira 50 orang dari anggota Bimtek, sisanya sebanyak 1162 orang peserta lain anggrannya kemana?," kata Parhan yang membubarkan acara ini bersama beberapa orang Mahasiswa Riau asal Palas.
Ironisnya kata Parhan, acara yang memungut biaya desa dengan total Rp. 12 Miliyar itu dilaksanakan dengan sekedarnya saja, "lihat saja ketika kita bubarkan hanya lebih kurang 50 perwakilan desa yang hadir," katanya.
Artinya kata Farhan, "acara Bimtek sebanyak 303 desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa ( APDES) Bercahaya Padang Lawas hanya kegiatan cara halus "merampok" dana Desa melalui Pelatihan.
"Saya nilai tidak ada manfaatnya untuk desa, lagipula acar ini diduga adalah ajang untuk mencari keuntungan oknum di Apdes Padang Lawas, jadi layaknya aparat penegak hukum (APH) mengusut kasus ini," katanya.
Selain itu ulas Parhan, acara ini bukan sekali saja dilakukan, "acara serupa sudah beberapa kali dilakukan. Aneh bukan kenapa acara i ni tidak dilaksanakan di Padang Lawas untuk mengirit biaya," katanya.
"Apa azas manfaat acara acara senilai Rp. 12 miliar ini ? dan lagipula Feedback hasil pelatihan ini tak menyentuh kepada desa dimana anggaran sebesar itu (Rp. 12 M) kalau dibangunkan ke desa maka hasilnya akan lebih bermanfaat untuk msyarakat," katanya kesal kepada Ketua Apdesi yang banyak janji.
Sementara menurut tokoh pemuda Padang Lawas, Daulay, yang berdomisili di Kota Pekanbaru, acara Bimtek ini sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Bayangkan ada biaya yang dipungut sebanyak Rp. 40 juta perdesa dan jika kalikan 303 desa berapa?. Uang itu kemana?," kata tokoh pemuda Padang Lawas, Jumat (11/5/24).
Pertanyaan pungutan dana kedesa-desa ini tak bisa terjawab apalagi ketika Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa (APDES), Hamdani Daulay, dikonfirmasi tak berani menjawab. Bahkan terkesan tertututp terhadap keuangan acara Bimtek ini.
Kalau dilihat dari anggran sekira Rp. 12 Miliar yang terkumpul yang dipungut dari dana desa itu, pengeluaran pada acara ini tak sebanding artinya "besar pungutan dari kegiatan". Diperkirakan dana acara ini hanya sekira Rp. 400 juta.
Tragisnya Ketua Apdes yang juga merupakan Kepala Desa ini ditanya urusan uang acara ini dia bercerita kedekatanya dengan Olo Pangabean (mantan orang bagak Sumut).
Perwakilan panitia acara ini dokonfirmasi Rudi Lubis, dirumah Makan Sederhana Simpang Raya, bukan menjawab namun mengalihkan pemicaraan lain.
Pantauan media dilokasi Ballroom Hotel Jatra terpatnya ketika acara berlangsung terlihat ada sekira 50 orang peserta, hal ini membuat gerah warga Padang Lawas domisili Pekanbaru, meradang.
Selayaknya pihak Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) turun melakukan penyelidikan terhadap bimtek yang diikuti anggota Apdesi Padang Lawas ini.
Apalagi sudah ada kasus yang sama di Bone, dimana Tim dari Kemendes PDTT sampai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa desa di Bone Bahkan Tim Kemendes memeriksa penggunaan dana desa di tiga desa tersebut.**
Komentar Via Facebook :