Pelalawan - Wakil Komandan Satgas PDI Perjuangan Riau, Batara Harahap mengatakan kinerja Humas di Dinas Kominfo Pelalawan kini di nilainya “amburadul” pasalnya bagi Humas tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menjamin kebutuhan setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi kinerja pemerintah dan dapat berkomunikasi jarak jauh melalui media. 

“Informasi kinerja dan keberhasilan Bupati Pelalawan kurang terekspos sebab kerjasama dengan media di Pelalawan terkesan menghabiskan anggaran,” kata Batara yang juga merupakan sebagai pemerhati publik Riau, Selasa (23/1/24).

“Pemerintah Kabupaten Pelalawan tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan komunikasi Universal Service Obligation (USO), bagi masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi, sementara Kepala Bagian untuk kerjasama media jarang masuk kantor. Bagaimana masyarakat Pelalawan tahu kinerja Bupati kalau tak terekspos di media,” katanya.

Batara meminta Bupati Pelalawan melakukan evaluasi terhadap aanak Honor bagian pencairan (Diskominfo) yang berlagak sebagai penentu atau sebagai Kadis Dinas Kominfo tersebut. 

“Apalagi saya dengar kalau mau dapat Advertorial kegiatan Bupati dan Wakil Bupati harus memberikan imbalan. In namanya pungli,” katanya.

Keganjilan pencairan ini didengar Batara sulah lama berlangsung dimana seorang honorer saja dalam pencairan kerjasama dengan Pemkab Pelalawan bisa menentukan angka dan media tertentu mendapat uang Advertorial tersebut.

“Kita minta Tipikor Polres Pelalawan atau Kejari Pelalawan untuk menyelidiki dugaan pungli oleh anak honor di Dinas Kominfo Pelalawan,” pungkasnya.**