Jakarta - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berhasil tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bupati Meranti.

“Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti serta ajudan Bupati dan pihak swasta,” demikian kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, pada okeline.com Jumat (7/3/23). 

Saat ini ujar Ali “Tim KPK masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan  terhadap para terperiksa”.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang, namun KPK masih belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti karena masih dalam proses perhitungan.

“Transaksi apapun yang melibatkan penyalahgunaan jabatan. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," ujar Ali.

"Jumlah uang ataupun kecil bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi. Sedikit atau banyak, sama saja itu perbuatan korupsi," kata Ali Fikri.

Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka yang ditangkap adalah pejabat strategis di pemerintahan Kepulauan Meranti.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.

Menurut Ali, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan tangkap tangannya Bupati Meranti, menuai protes dan pujian untuk KPK, misalnya salah seorang mantan honorer yang dirumahkan H Adil mengaku senang, bahkan dia mengaku siang ini akan menabur beras kuning ke laut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon mengungkapkan, Bupati Meranti diduga menerima suap terkait pengadaan jasa ibadah umrah. Selain itu juga melakukan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Suap pengadaan jasa umrah, itu yang tercapture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (7/4/24). 

Selain itu, kata Ghufron, pihaknya juga menduga terdapat pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Kabupaten Meranti. Hal ini disinyalir, turut dimainkan oleh sang Bupati Muhammad Adil. 

"Pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen," ungkap Ghufron.**