Puluhan Milyar "Tertelan" Gedung

KPK Diminta Lirik Rehab Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman

KPK Diminta Lirik Rehab Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman

Pariaman - Pembangunan rehab rumah Dinas atau rehab Pendopo rumah dinas Bupati Padang Pariaman, Sumbar menuai sejumlah pertanyaan, dana APBD puluhan milyar terkesan lemah pengawasan oleh berbagai pihak terutama pihak Tipikor Polres Padang Pariaman dan Pihak Kejaksaan Negeri Padang Pariaman.

Hal ini mencuat saat open House lebaran tahun 2019 dengan masyarakat serta OPD, pada Rabu (5/6/19), ratusan mata memandang rumah yang katanya kebanggaan ini seperti tidak baru lagi, sebab profil dinding yang belum ditempati saja sudah mengelupas padahal bangunan ini belum diserah terimakan.

"Kayak rumah bekas ya, infonya sih belum diserah terimakan dari contractor ke Dinas," bisik salah seorang tamu, mengaku bernama Yusup.

Selain itu terungkap awalnya dalam laporan DPRD Padang Pariaman pembangunan pendopo ini hanya untuk rehab ringan, namun setelah jalan beberapa bulan ternyata gedung itu terdengar dirobohkan. Kabar dana habis menelan APBD Milyaran rupiah, yang ujung-ujungnya dari rehab menjadi pembangunan baru.

"Gedung lama diruntuhkan, jadi aset pemerintah hilang yang dibangun baru malah  amburadul," kata dia.

Kalau ditanya salah seorang yang tahu tentang anggran di DPRD Padang Pariaman, pendopo yang direhab ini ternyata memang gedungnya itu diruntuhkan terlebih dahulu dan dibangun kembali dengan menelan dana sekira 16 milyar rupiah.

"Sangat disayangkan rehab dengan dana sebanyak itu, gedung inipun tidak selesai sepeti layaknya gedung mahal," kata dia sedikit kecepatan.

"Lihat saja pisiknya yang retak, serta cat amburadul, lebih lagi stiker dinding mengelupas, semestinya sudah ditempati 6 bulan lalu namun entah sebab apa pendopo ini belum ditempati," katanya.

Kepala dinas melalui Kabid Cipta Karya, Evinaldi dikonfirmasi mengatakan gedung itu masih dalam pengawasan, ketika ditanya sampai kapan dia tidak berani menargetkan gedung ini kapan selesainya. 

"Kalau kita pikir secara gamblang pihak TP4D selaku pengawasan dari Kejaksaan juga teresan diam dan Tipikor Polres Padang Pariaman tidak terdengar melakukan upaya pemantauan, kalau bisa saya berharap KPK melirik pembangunan di Pariaman," pungkasnya.*Arman

Arman Bahtiar
Komentar Via Facebook :