Minim Reses Legislator DPR RI Dapil Sulsel III, Ketua HAM-LUTIM Soroti Nasib Aspirasi Luwu Raya

Minim Reses Legislator DPR RI Dapil Sulsel III, Ketua HAM-LUTIM Soroti Nasib Aspirasi Luwu Raya

Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi (Foto: IST)

PALOPO — Minimnya kehadiran legislator DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dalam agenda reses di wilayah Luwu Raya menuai sorotan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat tidak terserap secara optimal, padahal sejumlah isu pembangunan daerah membutuhkan perhatian dan perjuangan di tingkat pemerintah pusat.

Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi, mempertanyakan bagaimana aspirasi masyarakat dapat ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat jika anggota DPR RI yang mewakili wilayah tersebut jarang turun langsung melaksanakan reses.

“Bagaimana cara mau tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Luwu Raya kalau anggota dewan dari Dapil III, khususnya daerah Luwu Raya, jarang turun reses?” ujarnya di Palopo, Kamis (19/11/2026).

Menurut Risharyadi, reses bukan sekadar agenda rutin atau kewajiban formal anggota legislatif. Kegiatan tersebut memiliki fungsi penting sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.

Karena itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan reses tidak kehilangan substansinya dan hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa penyerapan aspirasi yang bermakna.

“Yang ditakutkan jangan sampai persoalan reses hanya formalitas, padahal ada hal substansi yang penting di kegiatan reses,” tegasnya.

Risharyadi menilai berbagai persoalan yang terjadi di Luwu Raya membutuhkan kehadiran legislator di tingkat pusat. Anggota DPR RI semestinya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Melalui agenda reses, para legislator dapat mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibawa ke parlemen untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.

Menurutnya, tanpa komunikasi langsung dengan masyarakat, terdapat risiko persoalan daerah tidak teridentifikasi secara utuh dan tidak memperoleh ruang yang memadai dalam agenda perjuangan di tingkat nasional.

Karena itu, Risharyadi berharap anggota DPR RI Dapil Sulsel III, khususnya yang mewakili wilayah Luwu Raya, lebih intensif hadir di tengah masyarakat dan menjalankan fungsi penyerapan aspirasi secara substantif.

Sorotan HAM-LUTIM ini menambah perhatian publik terhadap kualitas keterwakilan masyarakat Luwu Raya di DPR RI. Sebelumnya, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, juga meminta keterbukaan informasi mengenai jadwal, lokasi, dan hasil pelaksanaan reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III.

Kritik serupa disampaikan Muhammad Sabar Al Jihad, mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019–2020. Ia menilai suara rakyat merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kehadiran fisik, pendengaran aktif, dan perjuangan nyata di parlemen pusat.

Rangkaian sorotan tersebut menegaskan pentingnya reses sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakilnya di parlemen. Bagi Luwu Raya, kehadiran legislator bukan hanya soal kunjungan ke daerah pemilihan, tetapi juga menyangkut bagaimana aspirasi masyarakat memperoleh saluran dan diperjuangkan menjadi kebijakan di tingkat pusat. (*)


Komentar Via Facebook :