Anggota DPR RI Dapil Sulsel III Disorot, Tokoh Luwu Raya Tagih Perjuangan Aspirasi Daerah
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo periode 2017–2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting
LUWU RAYA — Sejumlah tokoh Luwu Raya mempertanyakan kontribusi dan keberpihakan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III terhadap daerah pemilihannya.
Mereka menilai masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kunjungan saat masa reses, yakni perjuangan nyata untuk membawa dan mengawal persoalan daerah ke tingkat pemerintah pusat.
Sorotan tersebut menguat setelah Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengkritik minimnya informasi mengenai agenda anggota DPR RI Dapil Sulsel III di Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Kritik Hasbi mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo periode 2017–2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting, yang dihubungi pada Rabu (18/11/2026).
Keduanya menilai kehadiran wakil rakyat di daerah pemilihan tidak boleh sebatas formalitas. Anggota DPR RI semestinya menjadi penghubung antara persoalan masyarakat di daerah dengan kebijakan dan penyelesaian di tingkat pusat.
Reses Bukan Sekadar Agenda Seremonial
Taufik Mangula menilai kritik KKLR Sulsel merupakan pengingat penting bagi anggota DPR RI tentang tanggung jawab mereka kepada konstituen.
Menurutnya, reses merupakan momentum bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat. Karena itu, kehadiran legislator di daerah pemilihan menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi.
“Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia menyayangkan pelaksanaan reses yang menurutnya kerap hanya menjadi kegiatan seremonial. Taufik menilai kunjungan wakil rakyat ke lapangan semakin jarang, sementara kegiatan yang dilakukan terkadang hanya sebatas memenuhi formalitas.
“Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah,” katanya.
Bagi Taufik, reses seharusnya tidak berhenti pada pertemuan dan dokumentasi kegiatan. Aspirasi yang dihimpun harus diperjuangkan dan masyarakat perlu mengetahui tindak lanjutnya.
Persoalan Daerah Menunggu Perjuangan di Pusat
Sementara itu, Ilham Malleting menilai Luwu Raya kerap menjadi wilayah perebutan suara menjelang pemilu legislatif, tetapi perhatian terhadap persoalan masyarakat dinilai belum sebanding setelah para legislator terpilih.
Ia mengaku belum melihat kontribusi yang jelas bagi konstituen di Luwu Raya sejak anggota DPR RI Dapil Sulsel III periode 2024–2029 dilantik.
Ilham kemudian menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian dan perjuangan anggota DPR RI, terutama di sektor pertambangan.
Di antaranya konflik masyarakat dengan PT Masmindo yang disebutnya belum selesai. Ia juga menyoroti aktivitas penambangan liar di alur sungai di Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat, yang menurutnya berlangsung serampangan dan berpotensi mengancam permukiman warga akibat banjir.
Selain itu, Ilham mempertanyakan pengelolaan IUP PT Kalla Arebama di Rampi, Kabupaten Luwu Utara, yang dinilainya belum profesional, serta maraknya aktivitas tambang rakyat yang belum tertata.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan perhatian lebih luas karena penyelesaiannya berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat. Dalam konteks itu, anggota DPR RI seharusnya dapat menjadi jembatan komunikasi sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.
“Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan,” tegasnya.
Ilham menilai masa reses 2026 telah berakhir tanpa kejelasan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat Luwu Raya.
“Wakil rakyat entah ke mana. Suara dan aspirasi rakyat tak kunjung tersampaikan,” ujarnya.
KKLR Diharapkan Dorong Evaluasi Wakil Rakyat
Atas kondisi tersebut, Ilham berharap KKLR mengambil sikap lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan gerakan moral untuk menggugat para legislator yang dinilainya hanya menjadikan suara masyarakat Luwu Raya sebagai komoditas politik.
“Habis manis sepah dibuang,” katanya.
Sebelumnya, Hasbi Syamsu Ali menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menyerang pihak tertentu. Ia mempersilakan anggota DPR RI Dapil Sulsel III mempublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di Luwu Raya, sehingga masyarakat dapat mengetahui agenda dan hasil kerja wakil mereka.
Hasbi juga menyampaikan empat catatan evaluasi, yakni membuka jadwal dan titik pelaksanaan reses, memublikasikan laporan hasil reses, memastikan Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya, serta membuka ruang evaluasi publik.
Bagi para tokoh tersebut, persoalan ini bukan semata-mata tentang seberapa sering anggota DPR RI berkunjung ke Luwu Raya. Lebih mendasar, masyarakat ingin mengetahui sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu telah diterjemahkan menjadi perjuangan konkret untuk menyelesaikan persoalan daerah.
Sebab, kehadiran wakil rakyat seharusnya tidak hanya terasa ketika suara dibutuhkan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan pembelaan dan perjuangan aspirasi di tingkat pusat. (*)






Komentar Via Facebook :