Riau - Di tengah tekanan fiskal, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), serta persoalan tunda bayar sejumlah kewajiban daerah, akhirnya rencana pembangunan gedung menara kembar (Twin Tower) oleh Pemerintah Provinsi Riau pada 2027 mulai menuai kritik tajam.

Rencana proyek tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, kritikan ini oleh Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Riau, Ibnu Chalik, ST, yang akrab disapa M. Ichal. “apakah Twin Tower benar-benar kebutuhan rakyat Riau atau sekadar ambisi pembangunan pemerintah?.”

“Kami secara tegas meminta Pemprov Riau mengevaluasi rencana tersebut. Menurut kami, pemerintah seharusnya tidak terjebak pada pembangunan fisik yang megah, sementara berbagai persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan,” kata M. Ichal, Rabu (11/11/26).

"Riau masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Pemerintah seharusnya fokus terlebih dahulu merealisasikan janji-janji politik saat Pilkada. Jangan sampai energi dan anggaran pemerintah justru diarahkan pada proyek besar yang belum mendesak, sementara kebutuhan masyarakat masih menunggu penyelesaian," tegas M. Ichal.

Ia menilai pembangunan Twin Tower pada 2027 belum memiliki urgensi yang cukup kuat untuk ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa tinggi gedung yang mampu dibangun, melainkan seberapa besar persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.

"Jangan sampai pemerintah lebih bersemangat membangun gedung daripada membangun kesejahteraan masyarakat. Rakyat tidak sedang menunggu menara kembar. Rakyat menunggu pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang layak, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi," ujarnya.

“Jangan Bangun Menara, Ketika Fondasi Fiskal Belum Kokoh,” kritik M. Ichal, dan beliau tidak berhenti pada persoalan prioritas pembangunan.

Ia juga mempertanyakan kesiapan keuangan daerah untuk membiayai proyek berskala besar tersebut. Menurutnya, kondisi fiskal Riau yang tengah menghadapi tekanan seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan anggaran.

“Penurunan DBH dan persoalan tunda bayar atas sejumlah kewajiban daerah menjadi sinyal bahwa kemampuan keuangan pemerintah perlu diperhitungkan secara realistis,” jelasnya.

"Jangan buru-buru membuat proyek baru ketika kewajiban yang lama saja masih harus diselesaikan. Pemerintah harus menghitung kemampuan fiskal secara jujur dan terbuka. Jangan sampai pembangunan Twin Tower justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah," ulasya.

Ia mengingatkan, anggaran daerah bukanlah uang yang bisa digunakan semata-mata untuk mengejar prestise pemerintahan. Setiap rupiah yang dibelanjakan merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Kebutuhan Rakyat Harus Mengalahkan Ambisi Proyek

M. Ichal meminta Pemprov Riau membuka secara transparan kajian kelayakan, kebutuhan pembangunan, estimasi biaya, sumber pembiayaan, serta dampak ekonomi proyek Twin Tower terhadap masyarakat.

Baginya, pembangunan infrastruktur tetap penting. Namun, pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan objektif, bukan sekadar keinginan untuk meninggalkan simbol kemegahan pemerintahan.

"Pertanyaan saya sederhana: Twin Tower ini kebutuhan rakyat atau keinginan pemerintah? Kalau memang kebutuhan mendesak, buktikan dengan kajian yang terbuka. Kalau belum menjadi prioritas, mengapa harus dipaksakan pada 2027?" ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengorbankan program-program yang lebih mendesak hanya demi mengejar proyek monumental.

"Jangan sampai nanti kita memiliki gedung yang megah, tetapi masyarakat masih berhadapan dengan persoalan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan yang belum merata. Jangan sampai menaranya berdiri tinggi, tetapi kesejahteraan rakyat justru berjalan di tempat," tutup M. Ichal.

Polemik ini semestinya menjadi momentum bagi Pemprov Riau untuk membuktikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari kemegahan gedung pemerintahannya, melainkan dari kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.**