Jakarta — Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional dari Kementerian Sosial RI untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pinjam pakai aset daerah dengan pihak universitas, yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.

Penandatanganan tersebut menjadi tonggak dimulainya kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan bagi sekitar 4,1 juta anak Indonesia yang belum tersentuh sistem pendidikan formal.

Menteri Sosial RI, Dr. (H.C.) H. Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, dalam sambutannya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat termarjinalkan.

 " Negara boleh tidak mewariskan kekayaan materi, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan," tegasnya.

Program Sekolah Rakyat memiliki pijakan konstitusional yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 34 UUD 1945, serta diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sekolah ini menggunakan pendekatan berbasis asrama dengan pelayanan menyeluruh, mencakup kebutuhan dasar, kesehatan, serta pengembangan potensi dan karakter peserta didik.

Kabupaten Rokan Hilir menjadi satu dari 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi tahap awal program ini.

 "Alhamdulillah, hari ini kami menandatangani perjanjian pinjam pakai aset eks-Kampus IPDN yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat dengan kapasitas awal 75 siswa," ungkap Bistamam.

Menurutnya, peserta didik akan terbagi menjadi dua kelas jenjang SMP dan satu kelas jenjang SMA. Tidak berhenti pada penyediaan aset, Pemkab Rohil juga berkomitmen membangun gedung permanen sebagai pusat kegiatan Sekolah Rakyat di masa depan.

 "Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya akses yang setara terhadap masa depan, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi," lanjutnya.

Bupati Bistamam juga menyoroti aspek pemberdayaan keluarga dalam program ini. Orang tua peserta didik akan dilibatkan dalam pelatihan kewirausahaan, mendapat prioritas program bedah rumah, serta masuk ke dalam skema rehabilitasi permukiman kumuh.

Sekolah Rakyat mengusung kurikulum terpadu, yang menggabungkan pendidikan akademik, penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan kepemimpinan. Tenaga pendidik dipilih melalui seleksi ketat dan melibatkan ASN, PPPK, serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga, termasuk TNI, Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, dan Kementerian Agama.

Dengan semangat gotong royong nasional dan semangat keadilan sosial, Program Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret menghadirkan pendidikan yang inklusif, holistik, dan memberdayakan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera..***