Kampar - Diduga tidak senang lahan PTPN di hijaukan oleh dua Yayasan Lingkungan hidup di Batu Gajah, seorang Kerpala Dusun (Kadus) Batu Gajah, Dian Wijaya, mempropokasi warga untuk melakukan demo.

“Informasi yang kami dapat lahan tempat pembibitan dalam lahan konservasi PT PSPI yang ditanam sawit oleh PTPN IV diduga (diklaim) akan di kuasai Kadus Dian. Sebahagian warga Batu Gajah, dipropokasi untuk demo (Kadus Dian) 
ke pondok tempat pembibitan yang diduga telah dikuasainya (Dian) seluas 5 hektar. Warga kabarnya diarahkan demo Sabtu besok (9/5/25). Tapi warga yang sadar akan lingkungan tidak ikut,” kata salah seorang pemanen buah mentah PTPN IV Batu Gajah, Jumat (9/5/25).

“Oknum Kadus yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ini kami dengar mempengaruhi untuk demo. Mungkin juga dia pakai trik lama mencari dukungan dengan janji akan membagikan lahan sawit dipinggir DAS kepada warga,” katanya.

Kata warga sebelumnya, Dian dan kroninya ini juga diduga sudah melakukan pungli kepada sebahagian warga dengan janji “menguruskan surat TORA” namun kenyataannya sampai saat ini uang disetorkan program TORA nya tak pernah ada,” katanya.

Informasi yang diterima media ini terkait Pungli, pihak Saber Pungli Polda Riau sedang meneliti dan mengumpulkan bukti berupa kwitansi yang dikeluarkan oknum - oknum desa atau oknum Dusun di lapangan (Batu Gajah).

Dikonfirmasi Kadus Batu Gajah Dian Wijaya, belum menjawab. Sementara pihak Yayasan Lingkungan Hidup (Mandala Foundation/ Yayasan SAHARA) melalui ketuanya Tommy Fredy Simanungkalit, SH, MH menyatakan siap memberikan penjelasan kepada warga dan karyawan PTPN IV Batu Langka yang menguasai batang sawit PTPN IV di lahan Cakruk.

“Kami komitmen tidak mengganggu sawit PTPN IV yang sudah  dikuasai warga maupun yang sudah ‘dirampas’ karyawannya sendiri, namun kalau warga memang melakukan demo dengan membabi buta maka kami juga siap menghijaukan lahan (warga dan karyawan PTYPN IV) yang mereka kuasai tersebut,” katanya.
 
Bicara demo kata Tommy, “warga ataupun Kadus Dian harus taat aturan dengan meminta izin kepada Kepolisian setempat, kalau tak ada izin artinya mereka demo ileggal,” punghkas Tommy.**