Pekanbaru - Suatu hari tim DPD LSM Gempur Riau, jalan -jalan ke satu lokasi Perumahan di Kota Dumai seraya melakukan evaluasi Proyek Pemerintah Kota Dumai. Terlihat rumah mewah type 36 sudah selesai dibangun.

Di lokasi perumahan yang ada di Bagan Besar Dumai itu, Ketua Gempur, Hasanul Arifin berbincang dengan pengembang perumahan tersebut dan bertanya “berapa harga harga satu unit rumah yang megah tipe 36 yang siap huni?”.

Sang pengembang menjawab “harganya siap huni cuma Rp. 135 juta itu pun bisa diangsur”. Kemudian usai meninjau perumahan tersebut Hasanul Arifin lalu membuka dokumen nya terkait pembangunan yang galak dilakukan oleh Pemko Dumai.

Awak mata Hasanul Arifin tertuju pada Proyek Dinas Perhubungan Kota Dumai, “dari 5 proyek yang kita lihat dari awal dua diantaranya ganjil,” kata Hasanul Arifin, Senin (13/8/24).

Keganjilan itu disebut Hasanul Arifin adalah pembangunan Pos retribusi yang dianggarkan berapa kali setiap tahun, “nilainya cukup fantastis dimana  untuk sebuah pos nilainya milyaran. Bagaimana cara berpikir pemerintah harganya kok segitu, jika dibandingkan rumah Type 36 yang megah saja jauh panggang dari api,” kata Hasanul Arifin.

“Nama paketnya, belanja modal bangunan gedung kantor-pembangunan pos retribusi Bukit Timah nilainya waw untuk sebuah pos. Kalau kita nilai nama tersebut ‘bentuk pengaburan mata anggaran pembelanjaan APBD Kota Dumai’ sehingga diduga sarat KKN dan diduga akan jadi mainan bagi oknum mencari cuan,” katanya.

Hasanul Arifin mencoba berkhayal membayangkan jika APBD Rp. 11 Miliar untuk sebuah Pos retribusi, “maak kalaulah uang APBD ini bisa saya bangunkan untuk rumah tinggal tentu saya punya rumah type 36 saya sudah 67 unit,” pungkasnya.

Terhadap pembangunan Pos retribusi yang sangat fantastis Di Dinas Perhubungan Kota Dumai ini, dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Said Effendi, SE., M.M., pasti tidak bisa menjawab, buktinya beberapa kali dihubungi dia tetap membungkam.**