Pekanbaru - Belakangan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau Menggugat (AMPRM), heboh setelah mendapat informasi diduga ada jual beli proyek di Dinas yang seharusnya bekerja mengawasi pendidikan di Riau atau Dinas Pendidikan Prov Riau.

Tragisnya untuk menutupi kebobrokan proyek oknum petinggi di Dinas yang seminggu terakhir dibanjiri demo, rela memberikan fee proyek kepada seseorang agar rahasia oknum itu untuk didiamkan alias tidak boleh muncul ke Publik.

“Usut tuntas adanya jual beli proyek yang terjadi di salah satu Kabid di Dinas Pendidikan Riau, karena diduga melakukan jual beli proyek kepada salah satu Oknum yang tidak sesuai Mekanisme,” demikian salah satu butir tuntutan AMPRM yang terpantau dalam permintaan demo ke aparat kepolisian di Polresta Pekanbaru.

Seperti yang dilihat redaksi pada butiran tuntutan lain AMPRM, yang mengungkap “adanya dugaan tukar beli kegiatan kepada Oknum yang diduga melakukan pemberian Proyek berbentuk Uang Tunai/Jaminan kongkalikong”.

Pemberitahuan demo AMPRM ini sudah beberapa kali dilayangkan ke pihak Polresta Kota Pekanbaru, namun pada permintaan ke tiga akhirnya Mahasiswa AMPRM diperbolehkan demo pada Jumat (12/7/24) “itupun kalau jadi”.

Ada media yang sudah memuat rencana aksi ini, “Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau Menggugat (AMPRM) akan melakukan Aksi Damai di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru pada Jum'at 12 Juli 2024 besok”.

Atas permintaan demo yang selalu ditolak aparat ini (Polresta Pekanbaru) banyak kalangan menduga ada intervensi dari oknum yang sangat berpengaruh di Bumi Lancang Kuning ini, “kok bisa permintaan demo ditolak sampai tiga kali, kemudian setelah penerima surat diancam akan diberitakan di media pada permintaan demo ketiga kali ini diperbolehkan pada Jumat besok”.

Dikonfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, Roni Rakhmat, terkait ada permainan proyek itu dia belum menjawab, sementara kalau dilihat dari pesan WhatsApp beliau sudah centang dua berwarna biru.

Dicoba meminta informasi proyek bermasalah kepada Ketua DPD Prov Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur), Hasanul Arifin, saat ini mengaku sedang meneliti beberapa proyek yang bermasalah di Disdik Riau, termasuk di beberapa pembangunan ruang Labor sekolah dan ruang asrama.

“KIta akan survei dua lokasi dulu, buna melengkapi data permasalahannya. Lalu akan kita coba laporkan kepada aparat penegak hukum,” kata Arif singkat, pada Kamis (11/7/24).**