Line Jakarta - Dorongan pemerintah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur akan menguntungkan jemaah haji. Pasalnya, imbali hasil (return) yang diraih pada proyek infrastruktur bisa mencapai 12-13 persen.

"Angka itu lebih tinggi jika dana haji hanya ditempatkan di deposito yang rata-rata memberikan imbal hasil di kisaran 5 persen-6 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Selasa (1/8).

"Kalau nanti diterbitkan obligasi, bukan pembiayaan ditempatkan begitu saja, tapi harus dibuat surat obligasi atau apa yang menyebut akan menerima imbal hasil lebih tinggi dari deposito, Surat Utang Negara (SUN), bahkan saham," papar Darmin.

Darmin menjelaskan, investasi dana haji pada proyek infrastruktur sudah dilakukan Malaysia sejak 20 tahun hingga 30 tahun. Tak hanya pada proyek infrastruktur, dana haji di Malaysia juga bisa diinvestasikan ke pasar modal.

"Jadi sebenarnya saya malah aneh. Ini di Malaysia sudah dikerjakan, tabungan haji malah bisa ke pasar modal juga," terangnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menganjurkan BPKH mempelajari sistem pengelolaan dana haji di Malaysia.

Menurut Jokowi, dana haji dapat diinvestasikan pada proyek infrastruktur yang memberikan imbal hasil tinggi dengan risiko yang rendah, seperti proyek jalan tol dan pelabuhan.

Sayangnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain, menilai penempatan dana haji di proyek infrastruktur tidak sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014.

Pasal itu berisi, dana haji digunakan untuk pertama, kualitas peneyelenggaraan ibadah haji, kedua, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. **