MAKASSAR — Kabupaten Luwu Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan nilai ekonomi triliunan rupiah setiap tahun bahkan menjadikan daerah ini memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tergolong tinggi di Sulawesi Selatan.

Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat angka kemiskinan ekstrem di Luwu Timur mencapai 1,66 persen pada 2025. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa daerah yang begitu kaya sumber daya alam masih menyisakan kemiskinan ekstrem?

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, menilai fenomena tersebut merupakan paradoks pembangunan. Menurutnya, tingginya PDRB tidak otomatis berarti masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.

"Yang terjadi adalah paradoks pembangunan. Daerah sangat kaya, PDRB per kapita sangat tinggi, produksi nikel besar, tetapi manfaat ekonomi tidak sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat," kata Hamid saat dimintai tanggapannya terkait kondisi kemiskinan ekstrem di daerah penghasil tambang, termasuk Luwu Timur.

Ia menjelaskan, kontribusi ekonomi Luwu Timur selama ini memang sangat ditopang sektor pertambangan nikel, terutama aktivitas PT Vale Indonesia Tbk. Namun, sebagian besar nilai tambah sektor tersebut berasal dari keuntungan perusahaan, penyusutan modal, pembayaran kepada investor, serta karakter industri yang padat modal.

Karena itu, tingginya PDRB belum tentu mencerminkan meningkatnya pendapatan rumah tangga masyarakat.

"PDRB yang tinggi adalah angka rata-rata. Ekonomi daerah tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan masyarakat. Pendapatan warga tidak otomatis ikut meningkat hanya karena nilai produksi tambang besar," ujarnya.

Menurut Hamid, struktur ekonomi Luwu Timur juga masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih luas seperti pertanian, UMKM, industri pengolahan lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.

Akibatnya, muncul kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kawasan di sekitar pusat aktivitas tambang berkembang lebih cepat dibandingkan desa-desa pertanian yang berada jauh dari kawasan industri.

"Kondisi ini berpengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Ada wilayah yang menikmati manfaat pertumbuhan lebih besar dibandingkan wilayah lainnya," jelasnya.

Menurut Hamid, tantangan pembangunan Luwu Timur ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi industri nikel di Luwu Timur agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak lebih banyak berpindah ke daerah lain.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, penguatan UMKM serta industri pendukung pertambangan, hingga investasi pendapatan daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi juga perlu menjadi prioritas.

Hamid juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola penerimaan daerah agar lebih transparan dan akuntabel sehingga manfaat ekonomi dari sektor pertambangan benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

"Pertanyaan besarnya bukan lagi seberapa besar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Luwu Timur, tetapi bagaimana kekayaan itu dapat diubah menjadi kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya diukur dari seberapa banyak masyarakat yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (*)