Pekanbaru - Ironis kalau parkir Kota Pekanbaru naik awalnya Rp. 2000 untuk mobil naik menjadi Rp. 3000, sebab ada dugaan setoran untuk memperkaya diri oknum tertentu.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Prov Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur), Hasanul Arifin, dimana menurut LSM Gempur “setoran parkir ini diduga banyak masuk kantong oknum dan sebahagian diduga sebagai alat pelicin bagi pengelola”.

“Jika kita amati keterangan Kepala UPT Parkir Radinal Munandar, di beberapa media ada tiga Zona parkir di Kota Pekanbaru. Ada 1089 titik parkir di zona I yang dikelola PT Yatama Sukses Mandiri (PT YSM),” kata Hasanul Arifin Sabtu (24/8/24).

Dikatkan dia, si pengelolaan 1089 titik parkir di zona 1 diwajibkan untuk menyetor uang hasil parkir sebesar Rp. 20 juta per hari kepada kas BLUD perparkiran.

“Jka dihitung per titik nilai setoran ke kas BLUD perparkiran hanya sekira Rp 18.500,pertitik. Jika di total setoran PT YSM sebesar Rp 9.691.528.596.00,” sambung Hasanul Arifin.

Terkait ada dugaan permainan parkir yang mencekik leher rakyat ini Hasanul Arifin, meminta Pj Walikota Pekanbaru untuk mengevaluasi setoran parkir di Kota betuah ini. 

“Selain itu kita meminta aparat penegak hukum (APH) di Riau untuk memanggil Kepala Dinas (Kadis) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Yuliarso, dan Kepala UPT Parkir, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Radinal Munandar, guna mempertanggungjawabkan keuangan Parkir yang sangat meresahkan warga. Pengelolaan parkir ini sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” katanya.

Apalagi sambung Hasanul Arif “parkir ini diduga ada praktik “curang” dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Pekanbaru”.

Beber Arief, “sangatlah kecil”. Jika mengacu pada setoran yang dikutip pada juru parkir (Jukir) di lapangan (pengakuan berapa jukir) yang di temui di beberapa titik seperti pada salah satu bank pemerintah dan gerai Indomaret ber ATM masing-masing jukir itu menyetor sebesar Rp 300,000 dan Rp 500.000 an perharinya dan itu dikutip setiap malam sekitar jam 22 Wib.

“Kemudian dari jumlah 1582 titik parkir legal dan ada sebanyak 493 titik parkir yang tidak jelas kemana setorannya. Pertanyaannya,kemana pendapatan dari 493 titik parkir. Apakah juga disetorkan ke kas BLUD perparkiran yang nilainya sebesar Rp 3.2 miliar,” katanya.

“Berdasarkan oret-oret perhitung kami sebagai masyarakat dengan mengacu pada angka yang saya uraikan itu serta membandingkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.477.971.000,00 dan Tahun Anggaran 2020 covid sebesar 3 milyar lebih) angka realisasi pendapatan retribusi perparkiran di tepi jalan umum tersebut masih memungut tarif parkir yang lama,” katanya.

“Dan selanjutnya di tahun 2021 dengan pengelolaan yang baru pendapatannya menurun sebesar Rp 6.027.141.748.00 dan di tahun 2022 yang sebagian masanya di tahun tersebut tepatnya dimulai 1 september 2022 pengutipan tarif parkir dari pengendara pada 1582 titik parkir udah menggunakan tarif baru dimana pendapatannya hanya sebesar Rp 9.691.528.596.00,” ksambung Arief.

“Hanya terdapat selisih sebesar Rp 1.213.557.596 jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi parkir di tahun 2019 yang hanya dibebankan kepada pengendara roda empat hanya Rp. 2000. Lalu sisanya kemana sebab tarif parkir naik sementara setoran ke Kas Daerah menurun,” bebernya.

Maka oleh karena itu jelas Arif, “Gempur menduga adanya dugaan korupsi dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum yang kini namanya BLUD UPT perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, secara massif untuk kepentingan kelompok tertentu”. “Ini patut diduga telah merugikan keuangan daerah milyaran rupiah,” ulasnya.

Kata Arief “diduga terhadap mekanisme pengelolaannya tidak sesuai dengan yang dimaksud BLUD itu sendiri.terdapat perbuatan melawan hukum (korupsi) secara masif dan bersama-sama untuk kepentingan kelompoknya yang merugikan pendapatan keuangan daerah”.

“Untuk itu kami meminta aparat penegak hukum di Riau untuk dapat melakukan penyelidikan demi tegaknya hukum di negara ini khususnya di Kota Pekanbaru, Riau,” kata Arief seraya mempersiapkan laporan resminya ke KPK di Jakarta, “Kalau APH di Riau tidak mampu mengusut ini Insya Allah minggu depan kita antar laporan ke KPK,” pungkasnya.

Dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Yuliarso, dan Kepala UPT Parkir Radinal Munandar, telah beberapa kali dihubungi melalui pesan WhatsApp lagi-lagi mereka kompak tak bisa menjawab.**