Surabaya - Khusus terkait pengelolaan keuangan Desa, harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai akibat ketidaktahuan, menjadikan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Menurut data ICW di tahun 2022, terdapat 155 kasus yang melibatkan 252 orang sebagai tersangka, termasuk para kepala desa.

Dituliskan data ini “kasus perkara rata-rata berkaitan dengan; mark up rencana anggaran biaya, mark up honor Perangkat Desa, pemotongan Dana Desa, perjalanan dinas fiktif dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.

Merujuk data ICW ini, ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla). mengingatkan para kepala desa harus berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kesalahan pengelolaan keuangan desa bisa berimplikasi pada hukum,” kata LaNyalla dalam pesan singkatnya pada redaksi okeline.com Selasa (1/8/23).

Kata LaNaylla, “dana desa yang dianggarkan dalam APBN tahun 2023 ini sangat  besar. Untuk 74.954 Desa di Indonesia, mencapai angka Rp 70 triliun”.

Dari data yang ada ulas LaNyalla, masih banyak kasus hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Oleh karena itu terkait pengelolaan keuangan desa penting untuk benar-benar dicermati,” katanya.

“Desa memang harus mandiri karena tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan semakin berat,” ulasnya.

Perubahan global lanjutnya, “memaksa semua negara melakukan adaptasi, sekaligus mempersiapkan ketahanan masing-masing”.

“Terutama ketahanan pangan, kesehatan dan sosial yang meliputi pendidikan dan perilaku kehidupan dalam menghadapi perubahan,” katanya.

Desa sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil di Indonesia harus memiliki peran sebagai penjaga pondasi kekuatan tersebut.

Termasuk ketahanan di tiga sektor itu. Ketahanan kesehatan melalui budaya hidup sehat.

Ketahanan sosial melalui pendidikan dan kohesi sosial masyarakat yang dijaga, dan ketahanan pangan melalui kebijakan desa yang tepat sasaran di sektor pangan.

Untuk mencapai peran itu desa harus melakukan 5 hal prioritas. Pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa, kemudian peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, ketiga, perencanaan pembangunan desa, keempat, pengelolaan keuangan desa dan kelima melakukan penyusunan Peraturan Desa.**