Relawan Jokowi-Amin; Kemendagri Harus Paham Muflihun Itu Tersandera Oleh Kebijakan yang Keliru Masa

Relawan Jokowi-Amin; Kemendagri Harus Paham Muflihun Itu Tersandera Oleh Kebijakan yang Keliru Masa

Pekanbaru - Ketua Relawan Sahabat Jokowi-Amin, Batara Harahap, mengaku di Kota Pekanbaru masalahnya kompleks dan “butuh orang yang kuat (pemimipin) dalam eksekusi kebijakan”.

“Selain tidak mudah mengurai sejumlah persolan yang diwariskan Walikota sebelumnya, misalnya masalah infrastruktur, sampah, banjir, parkir dan lainnya,” Kata Batara, Kamis (11/5/23).

Ia menambahkan, “kita harus beri waktu yang lebih kepada PJ Walikota untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Kota ini. Ini kan masalah klasik yang kita alami, tidak semudah membalikkan telapak tangan," katanya.

Sambungnya, “perpanjangan masa jabatan saya pikir menjadi opsi yang penting dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, apalagi, jelang tahun politik 2024, diharapkan pak PJ. fokus," ucapnya.

Terkait adanya tuntutan dari pihak-pihak tertentu terkait evaluasi, Batara pun sependapat PJ. Walikota belum maksimal. Tapi kemudian, kata Batara, “bagaimana beliau mau fokus kalau setiap hari muncul pemberitaan yang memojokkan, padahal kebenaran dari berita itu belum diuji,” katanya.

Untuk itu dia mendesak Kementerian Dalam Negeri harus objektif memberi penilaian (evaluasi) kinerja, sebab, bukan tidak mungkin informasi yang beredar justru berpotensi menyesatkan.

"Pemerintah pusat jangan terima informasi sepihak, kami sangat paham dengan apa yang terjadi, Muflihun tersandera oleh kebijakan yang keliru dimasa lalu," katanya, apalagi jabatan Muflihun selaku PJ Walikota Pekanbaru akan berakhir dalam waktu dekat.

“Ditugaskan sejak 23 Mei 2022, merujuk pada SK. harusnya 23 Mei tahun ini akan berakhir, lazimnya, setiap orang memberi penilaian objektif, tidak dilatarbelakangi suka dan tidak suka, artinya, masyarakat harus fair,” pungkasnya.**


Redaksi

Komentar Via Facebook :