Line Pekanbaru - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah menugaskan lima komisi di lembaga itu untuk melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017. Setiap komisi diminta segera mengadakan rapat dengar pendapat atau hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, mengatakan pihaknya menginginkan kinerja semua OPD lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, DPRD Riau akan ketat melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD-nya.

"Saya sudah menandatangani surat kepada setiap komisi agar melakukan evaluasi serapan Anggaran APBD 2017. Nanti dari laporan komisi baru kita ketahui berapa serapan anggaran yang sudah dicapai oleh masing-masing Satker," ujarnya Rabu (7/6).

Politisi Demokrat Riau ini juga sangat menyayangkan, sampai sekarang sembilan OPD masih dipimpin oleh pelaksana tugas, belum didefenitifkan jabatannya oleh Gubernur Riau. Padahal assessment kesembilan calon kepala OPD tersebut sudah melakukan sesi wawancara oleh gubernur.

"Kabarnya sudah melakuan sesi wawancara, tapi belum ada penunjukan oleh gubernur, untuk itu saya akan memerintahkan komisi A melakukan rapat kerja dengan pihak Pemprov. Dan saya juga meminta kepada gubernur agar segara menetapkan eselon II menempati posisi tersebut," pintanya.

Ia mengatakan, jabatan defenitif disuatu OPD tersebut sangat berpengaruh dalam penyerapan anggaran serta proses tender dan pengawasan diinstansi tersebut dapat terlaksana dengan baik. "Saya rasa tidak ada lagi alasan gubernur menunda pelantikan sembilan kepala OPD. Beliau kan sudah didampingi wakil gubernur," imbuhnya. **