LakHam Soroti Minimnya Publikasi Reses DPR RI di Luwu Raya, Iskar: Jangan Hanya Formalitas!
LUWU RAYA – Minimnya jejak publikasi kegiatan reses anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi keterwakilan rakyat di daerah.
Ketua Pelaksana Harian Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LakHam/LHI), Iskar, menilai kegiatan reses tidak semestinya hanya menjadi agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota parlemen. Lebih dari itu, reses merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan moral wakil rakyat kepada konstituennya.
“Reses bukan sekadar agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota DPR RI. Ada tanggung jawab politik dan moral di dalamnya, yakni memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan,” kata Iskar saat dimintai tanggapan, Jumat malam (19/11/2026), dilansir dari MaliliPos.com.
Menurutnya, mandat yang diberikan rakyat melalui pemilihan umum harus diikuti tanggung jawab untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat. Ia mengingatkan agar hubungan antara wakil rakyat dan konstituen tidak justru semakin terbatas setelah proses pemilu selesai.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi pihak yang memberikan mandat, tetapi setelah mandat diperoleh, ruang komunikasi dengan wakilnya justru semakin terbatas,” ujarnya.
Transparansi Agenda dan Hasil Reses
Iskar menegaskan, masyarakat Luwu Raya berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kegiatan reses anggota DPR RI. Keterbukaan tersebut setidaknya mencakup jadwal, lokasi kegiatan, pihak-pihak yang ditemui, hingga hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan semacam itu penting agar publik dapat mengukur sejauh mana tanggung jawab para legislator dijalankan,” tuturnya.
Ia berpandangan, Luwu Raya memiliki beragam persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Karena itu, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihannya perlu diikuti kesediaan mendengar persoalan masyarakat dan memperjuangkannya melalui kewenangan yang dimiliki di parlemen.
Menurut Iskar, keberhasilan reses tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan anggota dewan ke daerah. Hal yang lebih penting adalah kualitas dialog, substansi aspirasi yang dihimpun, serta tindak lanjut konkret terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai reses hanya menjadi formalitas, sementara substansi penyerapan aspirasi justru terabaikan,” tegasnya.
Minimnya Jejak Publikasi Jadi Sorotan
Sebelumnya, laporan The Sawerigading Institute (TSI) mengenai masa reses DPR RI periode 9 Oktober hingga 9 November 2026 turut menyoroti minimnya jejak publikasi kegiatan anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya.
Keterbatasan pemberitaan mengenai agenda reses perseorangan menjadi perhatian, terutama terkait informasi mengenai aktivitas para legislator di daerah pemilihannya. Meski demikian, minimnya publikasi tidak serta-merta membuktikan bahwa kegiatan reses tidak berlangsung.
Situasi tersebut justru membuka ruang bagi publik untuk meminta penjelasan dan transparansi mengenai aktivitas serta hasil kerja wakil rakyat di daerah pemilihannya.
Bagi masyarakat Luwu Raya, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu benar-benar terhubung dengan perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat pusat. (*)






Komentar Via Facebook :