Marak Peredaran Rokok Ilegal, Masa Desak Kakanwil Bea Cukai Riau Dicopot

Marak Peredaran Rokok Ilegal, Masa Desak Kakanwil Bea Cukai Riau Dicopot

Pekanbaru - Dinilai tidak transparan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal, Kanwil Bea Cukai Riau didemo mahasiswa, Selasa (10/6/2025). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM STAI Al-Kifayah Riau ini menuntut agar Kanwil Bea dan Cukai Riau segera dicopot karena dinilai gagal melakukan operasi terkait maraknya peredaran rokok ilegal. 

"Dalam hal ini kami menduga ada permusyawaratan jahat yang telah di lakukan oleh oknum Bea Cukai wilayah Riau. Meminta kepada pihak Bea Cukai Riau untuk segera melakukan penangkapan kepada mafia rokok ilegal yang telah meresahkan masyarakat atas dampak rokok ilegal ini banyak masyarakat yang terkena penyakit," kata Pahit Matua, presiden mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau. 

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Kakanwil Bea Cukai Wilayah Riau untuk segera mengundurkan diri jika tidak mampu memberantas peredaran rokok ilegal.

"Kami nilai dampaknya sangatlah buruk kepada negara dan masyarakat yang mengkonsumsinya. Kami meminta Dirjen Bea Cukai RI untuk mengevaluasi Kepala Kanwil Bea Cukai Riau karena diduga telah gagal dalam mengemban amanah negara dalam pemberantasan barang ilegal non pajak," pingkasnya.

Sementara, Kasi Intel Kanwil Bea Cukai Riau, Ian Fahrizal mengatalan pihaknya cukup mengapresiasi aspirasi yang disampaikan  mahasiswa. Menurutnya, wilayah Riau yang cukup luas dengan banyaknya pintu masuk ilegal, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. 

"Kita tidak bisa serta-merta dan butih kolaborasi dengan TNI-Polri apalagi di bulan-bulan operasi gurita, bagi masyarakat yang memiliki informasi silahkan laporkan ke nomor pengaduan kami yang tertera di depan," kata Ian. 

Soal dugaan keterlibatan oknum karyawan Bea dan Cukai dalam memuliakan peredaran rokok ilegal ini  Ian menyebut pihaknya akan memberikan tindakan tegas apabila hal itu terbukti. 

"Ada rewards and punishment. Kita bekerja sesuai tupoksi dan zero tolerant terkait hal ini, karena menyangkut penerimaan negara. Jadi tidak ada kita main-main soal ini," pungkasnya. (***) 


Redaksi

Komentar Via Facebook :