Rokan Hilir  - Proyek Program Unggulan yang di inisiasi oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong pada tahun 2022 dalam menjalankan salah satu visi misinya yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi yang diberi nama Si Koncang Pancasila atau singkatan dari (Sistem Informasi Kepenghuluan Online Nan Canggih) , diduga gagal total,  kini hanya menjadi kenangan dan barang rongsokan  di setiap kantor Kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir .

Pasalnya proyek pengadaan alat Sistem Nan Canggih  (Si Koncang)  sebanyak 159 unit yang didistribusikan ke159 Kepenghuluan dan Desa yang dibiaya menggunakan dana desa, dengan harga per Unit dibandrol dengan harga lebih kurang  sebesar Rp.52.000.000 juta Rupiah ,- besaran dana yang disiapkan untuk proyek 159 unit Si koncang tersebut sebesar Rp. 7.950.000.000,00. milliar rupiah ,  diduga sejak alat itu diserahkan ke setiap Kepenghuluan hingga saat ini tidak dapat di fungsikan atau gagal total , sehingga alat ini menjadi barang rongsokan.

Sebelumnya, saat di lounching atau diresmikan pertama kali pada (6/10/2022) lalu , aplikasi Si Koncang ini menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Rohil karena program ini adalah baru pertama kali ada di Indonesia, namun sayang proyek unggulan ini  menghadapi tudingan adanya dugaan  korupsi masif yang merugikan rakyat hingga miliaran rupiah.

Menurut informasi yang dirangkum, tak hanya proyek ini mangkrak, namun sebagian desa bahkan dilaporkan berada di ambang kebangkrutan karena dana yang seharusnya untuk pembangunan justru menguap tanpa jejak. Situasi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan para kepala desa yang terlibat nyaris runtuh.

Kegagalan atas proyek Si koncang dengan anggaran Milliaran rupiah ini juga sudah pernah dilaporkan oleh salah seorang warga Bagansiapiapi Abdu Rab yang peduli dengan penggunaan dana desa Kabupaten Rokan Hilir, dengan melaporkan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Kadis PMD Rohil serta perusahaan penyedia jasa Sikoncang ke Kejaksaan Tinggi Riau. Namun hingga kini kejelasan laporan itu belum menunjukan perkembangan.

Menyikapi kondisi yang terjadi, Ketua BEM Nusantara Riau, Nanang, menyebutkan bahwa indikasi korupsi dalam program Si Koncang semakin kuat. “Tidak ada pembangunan, tapi anggaran habis. Beberapa kepala desa terlihat hidup mewah, memiliki aset pribadi seperti mobil mewah dan properti baru. Sementara itu, jalan-jalan desa tetap berlubang dan proyek jembatan dibiarkan terbengkalai,” ungkapnya.

Kondisi semakin memburuk ketika diketahui bahwa laporan keuangan dari program ini banyak yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. “Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyelewengan, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir harus segera menangani kasus ini sebelum kerugian bertambah besar,” tambah Nanang.

Desa-desa yang sebelumnya mengandalkan program ini kini terjebak dalam jeratan utang karena sebagian dana digunakan untuk proyek yang tidak pernah selesai. Beberapa warga bahkan terpaksa mengumpulkan dana swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak parah, sebuah ironi di tengah anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini.

Selain itu, dugaan keterlibatan oknum pemerintah daerah dan DPRD Rokan Hilir mulai menyeruak. Banyak pihak mencurigai adanya kongkalikong dalam pengelolaan anggaran. “Para anggota DPRD yang seharusnya menjadi pengawas justru seperti tutup mata. Jangan-jangan mereka juga mendapatkan bagian dari kue anggaran ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Kejati Riau mulai mendapat tekanan publik untuk mengambil alih kasus ini karena ketidakseriusan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam menyelidiki laporan-laporan yang masuk. “Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi besar-besaran di Kejati Riau dan Kejagung RI. Jangan sampai rakyat menjadi korban keserakahan para pejabat,” tegas Nanang.

Dengan program yang lumpuh total dan dugaan korupsi yang terus mencuat, masyarakat Rokan Hilir kini harus menelan pahitnya realitas. Harapan mereka untuk menikmati hasil pembangunan kini berganti dengan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan.

“Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya program ini yang hancur, tetapi masa depan desa-desa di Rokan Hilir akan semakin suram. Kami tidak hanya membutuhkan tindakan tegas, tetapi juga transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran pembangunan,” pungkas Nanang.