Pekanbaru - Lembaga Pemerhati Kesejahteraan Rakya (LPKR) akan membuat laporaan ke pihak kepolisian terkait penggugana anggaran makan minum di Dinas Pendapadan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan Andrewes kepada Okeline Kamis,(11/7) di seketariat LPKR.

Menurut Andrewes, pihaknya telah mengirim surat klarifikasi Penggunaan anggaran makam minum tahun 2023 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp 2.232.260.000. Anggaran sebesar itu perlu dijelaskan kepada masyarakat penggunaanya..

"Berdasrkan penelusuran kami, anggaran makan minum tersebut telah terverifikasi di SIRUP LKPP) terdiri dari  2 jnis metode pelaksanaan yaitu e-Purchasing dan Pengadan lansung. Proses pengadaan makan minum ini yang kami curigai," ujar Andrewes..

Surat LPKR tertanggal 26 Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah dijawab oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Menurut Adrewes, pihaknya hanya diseruh menemui staf Dispenda oleh Ade Rinaldi selaku Seketaris Dispenda.

"Saya mendapat Wa dari staf dispenda untuk bertemu dengan nya. Menurut staf itu, dia disuruh Ade Rinaldi untuk bertemu dan memberikan penjelasan. Tetapi bukan penjelasan secara tertulis, malahan mengelak dengan mengatakan bahwa memberi keterangan harus melalui Disinfokom Kota Pekanbaru," ujar Andrewes.

"Yang anehnya, menurut staf Dispenda ini, pihak Disinfokom akan melaksanakan seminar dulu boleh tidaknya dinas memberikan informasi ke masyarakat." Saya rasa ini alas an yang dicari-cari untuk menutup bau busuk. Wajar kalau masyarakat curiga  dengan alas an yang tidak masuk akal ini," tandasnya.

Kita berharap pihak kepolisin akan cepat melakukan penyidikan terhadap laporan kita nantinya. Apalagi saat ini Polresta Pekanbaru telah memeriksa beberapa pejabat Dispenda Kota Pekanbaru terkait proyek WC

"Berdasarkan relis dibeberapa media, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap proyek Wc yang diduga fiktif. Hal ini bisa sejalan dengan laporan kita nantinya," ujar Pria hitam manis ini.**