Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Riau, yang dipimpin Ginda Burnama, dalam penyampaian laporan panitia khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023, masa persidangan tiga tahun sidang 2023/2024, pada Senin (10/6/24).

Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Nofrizal. Sementara dari Pemerintah Kota Pekanbaru dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution.

Laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2023 langsung dibacakan Wakil Ketua Pansus Krismat Hutagalung. Dalam laporan yang dibacakan Krismat, setiap OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru mendapat catatan, mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Pansus menekankan soal lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL maupun PDAM.

“Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah,” ungkap Krismat dalam laporannya, Senin (10/6/2024).

Tidak hanya soal jalan rusak, persoalan penanganan banjir juga menjadi catatan tim Pansus.Dimana Pemerintah dinilai tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan, namun jumlah titik banjir di kota Pekanbaru kian bertambah.

“Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja, kalau kita lihat tidak ada upaya serius dari pemerintah secara terencana terukur dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi banjir pemko harus fokus membangun drainase baru, normalisasi anak sungai,” katanya.

“Pemerintah juga harus melakukan pemetaan titik banjir serta master plan banjir di setiap titik di Pekanbaru agar penanganan banjir lebih maksimal dan sinergitas Pemprov dan pusat oleh PUPR harus lebih sigap,” sambungnya.

Catatan yang disampaikan oleh tim Pansus DPRD Kota Pekanbaru diharapkan jadi bahan evaluasi Pemko Pekanbaru, termasuk terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Dimana DPRD Kota Pekanbaru berharap tidak ada lagi pergeseran anggaran dari yang sudah disepakati.

DPRD Kota Pekanbaru juga berharap kepada Pj.Walikota bisa memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru kedepan.

“Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus,” tambah Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.

Sementara itu Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi menyampaikan, pihaknya sudah mendengar secara langsung terkait beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim pansus dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

“Pada prinsipnya ada catatan yang harus kita perbaiki dan jadi bahan evaluasi buat kita kedepannya,”kata Indra Pomi.**