Padang - Beberapa hari lalu tepatnya sekira Jam 17,36 pada 7 September 2023 tim media di Sumatera Barat mendatangi salah satu proyek Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan Hiu I, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumbar.

Proyek ini merupakan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tingkatan menengah di Kota Padang, dilihat dari plang proyek.

Kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana bidang pendidikan pembinaan SMK yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran (TA) 2023 sekolah menengah.

Saat dilokasi wartawan yang tergabung dalam tim “Jurnalis Metro Group” menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembangunan ini, misalnya Pondasi bangunan dangkal dimana kedalaman galian terlihat kurang dari 1 meter.

Ketika ditanya warga yang bukan tukang saja di lokasi itu, Malik (45 Th), mengatakan “melihat bangunan yang baru dikerjakan 30 persen selesai itu sangat rawan runtuh, pasalnya di daerah Padang rawan gempa”.

Selain itu wartawan menjumpai pemasangan batu bata yang dipasang kurang kokoh alias miring-miring katakanlah diduga “asal jadi” dan besi begel balok bawah terpantau tidak menyambung dengan coran pondasi. “Selayaknya Pondasi lebih dari 1 meter, ini tidak seperti membuat bedeng,” kata warga ini.

“Bangunan Ini sangat rawan sekali ambruk sebab dari besi pondasi yang tidak menyatu dengan balok dan balok bawah. Itu penyebab bangunan  rawan ambruk di hoyak gampo,” kata Malik, Minggu (10/9/23). 

Terkait fisik yang dikerjakan diduga “asal jadi” pihak wartawan telah mencoba menghubungi PPTK pembangunan labor SMK Aisyiyah ini, Dian Iskandar, dikonfirmasi beliau seperti mengelak menjelaskan masalah gedung labor itu.

Proyek yang tidak ditenderkan ini adalah pembangunan gedung labor SMK Pariwisata Aisyiyah Sumatera Barat di Ulak Karang Selatan.

“Ini DAK, pengerjaannya dengan swakelola Tipe 1. Dan ini sudah ketetapan saat sinkronisasi dengan Kemendikbud,” kata Kepala Bidang SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ariswan, Minggu (10/9/23).

Lebih lanjut Ariswan menjelaskan “Yang tender itu kegiatannya dari APBD seperti pokir yang anggarannya diatas Rp, 200 juta,” katanya.

Banyak pihak berharap pihak penegak hukum (APH) agar meninjau bangunan labor di Ulak karang Selatan tersebut, agar warga tidak bertanya-tanya kenapa DAK tidak ditenderkan dan bangunan selayaknya sesuai harapan warga yang kokoh dari goyangan gempa.**