Medan - Dukungan anggaran terhadap program food estate ini sangat meragukan. Kenyataan yang terjadi adalah faktor utama keberhasilan program penguatan sektor pangan yang berasal dari anggaran negara, yakni APBN untuk Kementerian Pertanian, telah  dipotong sebesar Rp 6,3 triliun, dari semula Rp 21,8 triliun menjadi Rp 15,5 triliun.

Ketua Umum PK IMM FAPERTA UMSU, Rizki Afani menyampaikan, Rabu (16/11/22), “Kami memiliki harapan kepada pemerintah pada program food estate yang diluncurkan sekitar Oktober 2020 lalu itu, akan mampu memberikan kontribusi dalam persoalan pangan dalam negeri. Namun pada saat ini, kami melihat sudah mulai ada hal-hal yang tidak sesuai pada pelaksanaan program food estate. Terkhususnya petani yang lahannya masuk ke dalam program food estate mengeluhkan penurunan hasil produksi gabah bahkan berujung gagal panen” ujarnya

 Hampir keseluruhan petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan. Contohnya ada pada Petani di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per hektar sawah, bahkan ada yang kurang dari itu, padahal biasanya mencapai 4 ton. Ini terjadi setelah mulai adanya eksekusi program food estate. 

“Tidak hanya itu, kami juga menyoroti dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai terlihat diantaranya banjir, longsor dan berbagai bencana yang terjadi akibat keseimbangan alam yang terganggu, terkhususnya di wilayah Kalimantan,” tambahnya.

Program Food Estate atau lumbung pangan yang banyak mengalih fungsikan lahan, namun alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah. Terutama di Kalimantan yang mayoritas tanahnya adalah gambut.hal ini menyebabkan produksi yang tidak maksimal. Bahkan dibeberapa daerah, ada Food Estate yang terbengkalai dan tidak terurus, contohnya lahan seluas 600 ha di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

“Kami mendesak pemerintah terkhususnya Kementrian Pertanian agar dapat lebih serius dalam menjalankan program ini dan dapat mengkaji ulang dampak yang mungkin terjadi baik sosial, ekonomi, maupun geografi.  Kami berharap Food Estate dapat menjadikan Indonesia Lumbung Pangan dunia. Oleh karena itu, harus ada sinergi antar  pihak yang terkaitan untuk mendukung suksesnya Food Estate.” pungkasnya.**