Pekanbaru - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Propinsi Riau, yang dinakhodai oleh H. Sapaat, SE,MBA Datuk laksamana Mudo, telah dikukuhkan oleh DPP Lemtari yang pengambilan sumpah pengukuhan sekaligus melantik pengurus Lemtari Riau, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Penasehat DPP Lemtari, Prof. DR. Jimly Asshidiqqi, melalui prosesi secara daring dan selanjutnya penyerahan SK oleh Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo. Acara pengukuhan ini digelar di ruang teratai 2 Grand Central Hotel, Pekanbaru, Riau, Sabtu (3/9/22).

Setelah mengukuhkan kepengurusan DPW Lemtari Riau, Prof. DR. Jimly Ashadiqqi, mengucapkan selamat dan memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus DPW Lemtari Riau yang telah dikukuhkan secara daring. Dalam materi pembekalannya, Jimly mengajak kepada seluruh pengurus Lemtari riau untuk memberikan perhatian khusus untuk menjaga eksistensi hukum adat dan masyarakat adat.

Ketua panitia pelaksana, M. Rifqy Fahlevi, ST dalam laporannya menyampaikan bahwa acara pengukuhan ini sudah lama direncanakan, namun ada beberapa kendala dalam penyesuaian waktu dari DPP Lemtari, sehingga baru bisa direalisasikan dalam bulan september ini.

"Acara ini sudah lama direncanakan, karena menyesuaikan waktu DPP Lemtari untuk bisa melaksanakan pengukuhan Lemtari Riau, sehingga baru sekarang bisa dilakukan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam rangka menyukseskan acara ini, serta permohonan maaf setulus hati kepada seluruh undangan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara pengukuhan hari ini," ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutanya, H. Sapaat, SE,MBA Datuk Laksamana Mudo, Ketua DPW Lemtari Riau, mengatakan kepengurusan lemtari kali ini terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh adat dari berbagai etnis dan agama yang ada di provinsi riau.

"Dengan mengangkat tagline perekat NKRI, diharapkan Lemtari Riau yang terdiri dari berbagai elemen, dapat memperkuat komposisi masyarakat dan perekat kebangsaan," ujarnya.

Lebih lanjut H. Sapaat juga menyampaikan sesuai amanat yang disampaikan oleh Prof Jimly Ashadiqqi dalam materinya, akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dalam Rapat Kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.

"Apa yang disampaikan dan kita dengar secara bersama sudah dapat kita catat serta kita jabarkan dalam bentuk program kerja dalam melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat adat khususnya di Provinsi Riau, yang akan kita bahas dalam Rapat Kerja pada bulan oktober mendatang," tambah H. Sapaat.

Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo, dalam sambutannya menyampaikan keberadaan Lemtari ini dalam rangka mempersatukan seluruh suku dan masyarakat adat yang ada di seluruh indonesia dan Lemtari diakui sebagai satu-satunya lembaga adat pertama yang ada di tingkat pusat.

"Lemtari saat ini adalah sebagai satu-satunya lembaga adat pertama yang ada di tingkat pusat, dengan keberadaan Lemtari di 27 Provinsi dan 153 kabupaten/kota se indonesia. Dan untuk kedepan kita sudah agendakan pengukuhan pengurus lemtari kabupaten/kota di provinsi NTT," katanya.

Suhaili Husein Datuk Mudo juga mengatakan lemtari akan menjadikan aturan adat itu menjadi tuan di negeri sendiri sebagai bangsa indonesia dan sebagai orang yang beradat.

"Akan tetapi disaat ini, susah kita membedakan mana yang adat dan mana yang budaya. Kalau kita utamakan adat maka budaya akan mengikuti, jika adat yang ditinggalkan, maka kiamatlah negara dan segala isinya, karena semakin budaya yang diutamakan, maka akan mudah budaya luar masuk ke indonesia ini," lanjut Suhaili.

Pada kesempatan itu, Suhaili mengatakan dalam waktu dekat ini lemtari akan bekerja sama dengan antar paguyuban dan lembaga adat lainnya yang ada di provinsi riau, untuk mencetuskan peraturan adat daerah sebagai intrumen untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, aturan hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintah. Dan Lemtari bergerak untuk memfungsikan hukum adat.

Sementara, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan, Datuk Yoserizal, dalam sambutannya menyampaikan peran serta pemerintah dalam menjaga dan melindungi identitas adat yang ada di provinsi Riau.

"Dengan keberadaan Lemtari ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan terutama eksistensi masyarakat adat yang ada di tanah melayu," ujarnya.

Acara pengukuhan DPW Lemtari Riau ini selain dihadiri oleh Prof. DR. Jimly Ashadiqqi secara daring dan Ketua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo, juga dihadiri tamu undangan, yakni Gubernur Riau yang diwakili oleh Kadis Kebudayaan, Datuk Yoserizal, Kapolda Riau yang diwakili Kadiv. Humas Polda Riau, Kombes Pol. Sunarto, Danrem 031/Wirabima, Kajati Riau, Kepala Pengadilan Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kampar, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol. Dr. H. Pria Budi, SIK, MH, FKPMR dan beberapa tamu undangan lain yang berasal dari berbagai komunitas adat dan paguyuban yang ada di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan lain, H. Sapaat yang di dampingi ketua panitia, M. Rifqy Fahlevi, ST dan sekretaris panitia, Heri Kurnia, SE,  serta wakil ketua OKK, Apris Domo, kepada media ini menyampaikan terima kasih atas kinerja seluruh panitia yang terlibat dalam menyukseskan acara pengukuhan Lemtari Riau.

"Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang terlibat dalam acara ini, yang telah membuat acara pengukuhan ini sukses dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pengurus, moga kita dapat bekerja sama dalam membesarkan organisasi ini dan dapat membawa misi kita bersama dalam mensoialisasikan aturan adat yang ada di daerah kita," pungkas Sapaat.**