Tuntut Hak 20 Persen Dari Luas HGU , Koperasi BMB Minta Bupati Rohil Panggil Pihak Perusahaan

Tuntut Hak 20 Persen Dari Luas HGU , Koperasi BMB Minta Bupati Rohil Panggil Pihak Perusahaan

Ketua Koperasi BMB, Hasan Basri ketika memberikan komentar saat mediasi di Mapolres Rohil belum lama ini

UJUNG TANJUNG-- Pasca tidak ada hasil dari mediasi yang dilakukan pada Kamis (25/8/2022) kemarin dan unjuk rasa yang digelar pada Senin (29/8/2022) kemarin, selanjutnya pengurus Koperasi Bumi Melayu Berjaya ( KOP BMB ) meminta kepada Bupati Rokan Hilir ( Rohil ) memanggil pengurus PT. Tunggal Mitra dan 4 ( empat ) perusahaan perkebunan swasta lainnya.

"Karena tidak ada hasil mediasi dan unjuk rasa yang kami lakukan kemarin, makanya kami minta Bupati Rohil Aftizal Sintong memanggil lima perusahaan dan dinas koperasi," kata Ketua Koperasi BMB, Hasan Basri, Selasa (6/9/2022) melalui telepon genggamnya.

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya pihaknya menghadiri undangan mediasi di Polres Rokan Hilir ( Rohil ) terkait rencana aksi unjuk rasa terhadap 5 ( lima ) perusahaan perkebunan swasta yang ada di Kabupaten Rohil untuk memberi kewajiban berupa 20 persen dari luas lahan HGU ( Hak Guna Usaha ) kepada masyarakat.

Undangan itu sesuai Infosus Sat Intelkam Polres Rohil Nomor Nomor : R / INFOSUS / 97 / VIII / 2022 / Intelkam rencana aksi unjuk rasa oleh KOP BMB di areal PT. Tunggal Mitra Plantitions pada hari Senin (29/8/2022) nanti.

Dalam mediasi itu dihadiri oleh Kapolres Rohil AKBP. Andrian Pramudianto SH.SIK.MSi beserta jajaran, Dinas Koperasi Rohil, perwakilan perusahaan, dan dari pihak Koperasi Bumi Melayu Berjaya. 

"Karena tidak ada titik temu mediasi dilakukan pada Kamis (25/8/2022) siang sampai sore kemarin, maka kami melanjutkan aksi unjuk rasa pada Senin (29/8/2022) kemarin, dan disitu juga tidak ada hasilnya," ujar Hasan Basri.

Dijelaskannya, bahwa lima perusahaan yang perlu dipanggil oleh Bupati Rohil yaitu PT. Tunggal Mitra Plantations, PT. Invomas Pratama, PT. Gunung Mas Raya, PT. Cibaliung, dan PT. Lahan Tani Sakti. 

"Tujuan kami minta bapak bupati memanggil pihak perusahaan dan dinas koperasi itu, agar bisa menengahi permasalahan ini, terutama bisa mengukur ulang kembali luas lahan setiap perusahaan tersebut, dan meminta kelima perusahaan itu agar memberikan 20 persen luas areal HGU yang dimiliki perusahaan  kepada warga sesuai yang diatur dalam undang undang . Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita ingin kan nantinya. Percayalah kami dari BMB berada di Rokan Hilir, melakukan ini untuk masyarakat Rokan Hilir," tutupnya. 


Anggi Sinaga

Komentar Via Facebook :