Dituding PT Indosawit "Tak Ramah Lingkungan" Apa Iya?

Dituding PT Indosawit "Tak Ramah Lingkungan" Apa Iya?

Riau - Dengan munculnya pernyataan Uni Eropa isu minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan, kadangkala ada benarnya. Dalam sebuah wancara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ini 'politik perang dagang'.

Namun pernyataan Jokowi ini dikritik oleh Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus. Pasalnya saat ini pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia khususnya di Riau, memang terdeteksi tidak ramah lingkungan.

"Kita dukung pernyataan pak Jokowi untuk kemajuan ekonomi Indonesia, namun presiden kita juga harus memperhatikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PKS. Misalnya pengelolaan limbah yang kurang baik sehingga akan berdampak buruk bagi lingkungan belasan tahun ke depan," kata pemuda yang peduli akan lingkungan di Riau ini, Kamis (17/6/21).

Fakta kerusakan lingkungan, kata Mattheus, akibat konversi hutan dan pengelolaan hutan menjadi lahan sawit untuk perkebunan telah mengakibatkan dampak serius, terutama ancaman kebakaran hutan terjadi karena lahan gambut yang dikeringkan.

"Yang saya ketahui beberapa perusahaan di Riau tidak ramah lingkungan, misalnya PT Inti Indosawit Subur (PT IIS), untuk perkebunan mereka kadangkala sungai hilang dan hutan Greenbelt yang tidak sesuai dengan izin," katanya.

Apalagi belakangan didengar Mattheus, pengelolaan limbah PT Indosawit yang masuk kedalam aliran sungai dan menyebabkan ikan mati, "Sungai dijadikan kanal, limbah masuk sungai, ini harus juga menjadi perhatian presiden," katanya.

Disamping itu, lanjut Mattheus, tidak sedikit industri CPO ini merubah fungsi alam untuk perluasan areal. Jelas itu melanggar klausul perizinan.

Selain itu, kata Mattheus, Indonesia harusnya menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola di sektor sawit, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dari perubahan iklim dan harus bertindak nyata untuk melawan krisis iklim.

"Yang merasakan dampak iklim dan limbah itu adalah kita di Indonesia, Fungsi pengawasan dari pemerintah cenderung tidak berjalan sesuai ketentuan. Apakah harus ARIMBI yang mengambil alih fungsi itu ?" pungkas Mattheus.**


 

Eko Sulastono
Komentar Via Facebook :