PT Mega Sebut Putusan Pemkab Inhu Deformatif, Terkait TBS

PT Mega Sebut Putusan Pemkab Inhu Deformatif, Terkait TBS

Inhu - Manajaman anak perusahan perkebunan PT Sinar Mas di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berpendapat putusan Pemkab Inhu tentang regulasi jual beli tandan buah sawit (TBS) dari 17 KUD mitra kerja kepada PKS PT MNIS di kantor Bupati Inhu belum lama ini dianggap deformatif.

Versi Perusahan, doktrin Pemerintah kepada perusahaan untuk mengembalikan TBS sortiran dari PKS kepada KUD justru berseberangan dengan Permentan tentang pedoman harga TBS Perusahaan.

"Ini keputusannya sefihak," jawab Manager estate PT MNIS, Mohon Simbolon didampingi Manager Pabrik, Wahyu, Jumat (18/9/20).

Namun demikian, kata mereka, putusan non refresentatif tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke pimpinan perusahaan di Jakarta. 

Dari awal, kata Simbolon, perusahaan lebih memilih opsi I yang ditawarkan Sekdakab Inhu membentuk tim yang di inisiasi Dinaa Perkebunan dan Dinas Koperasi guna menyaksikan perlakuan grading di PKS.

"Tapi Sekda malah memutuskan permintaan KUD," sesal Simbolon.

Sekda lnhu Ir Hendrizal MSi mengatakan mediasi harga penjualan TBS antara 17 KUD mitra PT MNIS di Kantor Bupati pada hari Kamis 17 September kemarin dihadiri Manajaman Perusahaan sehingga menurutnya keputusan itu bukan sefihak.

Perusahaan menanda tangani, di daftar hadir mereka sudah menanda tangani bahwa mereka hadir dan ikut berdiskusi serta mengikuti saran dan kesimpulan rapat.

"Saran dan kesimpulan rapat di buat oleh notulen rapat dan saya hanya mengetahui sebagai pimpinan rapat," jawab Sekdakab.

Pengakuan serupa dikatakan Kadis Pertanian dan Peternakan Pemkab Inhu, Paino. "Nanti kita buatkan tim lagi," singkatnya.

Sebelumnya ketua komisi II DPRD Inhu Dodi Irawan bersama anggota panggil hearing dengar pendapat (HRD) PT MNIS karena TBS milik 17 KUD yang telah disortir di PKS PT Mega tidak boleh dibawa pulang tapi malah dibayar setengah harga sebagaimana Permentan.

Sayangnya HRD kali itu Senin (14/9/20) kemaren berakhir deadlock karena Dinas Perkebunan Pertanian Pemkab Inhu abstain.

Komisi II DPRD Inhu dipanggil HRD PT MNIS bersama KUD atas keluhan KUD TBS mereka hanya dibayar setengah harga.**


Redaksi
Komentar Via Facebook :