Pertemuan DK PBB Soal Israel Dikecam Utusan Trump

Pertemuan DK PBB Soal Israel Dikecam Utusan Trump

New York - Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mengomentari pertemuan informal DK PBB yang diorganisir oleh Indonesia mengenai pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina, yang oleh PBB dianggap ilegal.

Sebagai presiden DK PBB untuk bulan Mei ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi hadir dan sekaligus memimpin rapat informal tersebut. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh anggota PBB dan organisasi internasional lainnya, Retno menegaskan bahwa perluasan permukiman ilegal Israel selama ini "tidak dapat diterima" karena dapat merusak negosiasi perdamaian. 

Retno pun mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina.

"Permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017," kata Retno dalam pernyataan pembukanya.

Dia mengecam Dewan Keamanan PBB karena mengulangi pembicaraan yang menurutnya melelahkan dengan mengkritik permukiman Israel.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyebut pembangunan permukiman Israel tersebut tak bisa diterima dan menyerukan DK PBB untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel.

Namun Greenblatt membantah anggapan bahwa perluasan permukiman Yahudi merupakan penghalang perdamaian Israel-Palestina dan ilegal berdasarkan hukum internasional.

"Mari kita semua berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang selama ini mengganjal proses perdamaian yang sedang dinegosiasikan," kata Greenblatt dalam pertemuan tersebut. "Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek dari konflik rumit ini tidak membantu siapa pun," imbuhnya.

Utusan Trump itu pun mengkritik DK PBB karena mengucilkan Israel soal perluasan permukiman namun tidak mengutuk gerakan Hamas dan Jihad Islam yang menembakkan roket-roket ke Israel.

"Alih-alih menuntut pertanggungjawaban dari Hamas dan Jihad Islam ... kita terus mengulangi poin pembicaraan yang melelahkan, yang telah berlangsung sekitar 20 tahun," cetusnya.

"Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina," tandas Retno.**

Komentar Via Facebook :