Okeline Jakarta - Sengkarut penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau mendapat sorotan dari pengamat minyak bumi dan gas (Migas) Yusri Usman,  Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). 
Dalam siaran pers yang diterima Okeline, Yusri Usman menegaskan kebijakan Gubernur Riau selama ini telah turut menyengsarakan masyarakat. Terutama terkait pajak BBM. Padahal telah tegas dicantumkan dalam Peraturan Presiden bahwa kewenangan itu diserahkan langsung kepada gubernur.

"Ini aneh. Setahu saya Gubernur Riau itu adalah orang yang sangat paham dengan dunia perminyakan. Dia dulu pernah di Komisi VII, kemudian juga punya bisnis bahan bakar, mestinya tidak terjadi kelangkaan dan harga mahal seperti sekarang," ujarnya.

Yusri Usman juga terang-terangan menghimbau  agar masyarakat jeli memilih pemimpin Riau di masa mendatang. "Kalau perlu tidak usah dipilih lagi gubernur seperti itu," tukasnya.

Mengenai pajak bahan bakar Pertalite, Yusri menyatakan bahwa itu juga merupakan kewenangan gubernur. 

"Lha, kalau kewenangan itu sudah ada, tapi tidak mau digunakan, ini kan maksudnya sudah lain. Dan masyarakat sekali lagi saya katakan, jangan mau lagi lah pilih gubernur seperti itu," kata Yusri. 

Sementara itu, terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis premium di daerah Riau, Yusri mengatakan bahwa ia sejak 2015 silam bahkan sudah mengkritik kebijakan yang dilakukan Pertamina. 

"Sejak 2015 saya udah sampaikan sama Pertamina, bahkan sama Dirjen Migas pun sudah saya sampaikan, untuk memperhatikan penyaluran bahan bakar minyak di Riau. Bagi saya aneh saja daerah penghasil minyak malah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak," kata Yusri. ***(res)