Bengkalis - Pernyataan Okky Suryono, sebagai Senior Executive Vice President Corporate Secretary & ESG PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berbanding terbalik dengan temuan Kepala suku Sakai Bathin Betuah Sakai Hinduk Batuah, Zainal Arifin di Bengkalis, Riau. 

Dimana sebelumnya, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menegaskan bahwa seluruh kerja sama operasi (KSO) dan kemitraan transparan dan dilakukan secara langsung antara perusahaan dan calon mitra, tanpa melalui perantara, broker, atau pihak ketiga.

“Kalau kami sebagai Suku Minoritas di Bengkalis menilai kurang transparan dan kami mendengar informasinya sangat minim, sehingga kami yang seharusnya diberikan peluang namun sangat susah tidak bisa bermitra mengelola lahan sawit sitaan Satgas PKH dengan Agrinas,” kata Zainal Arifin, Selasa (13/5/25).

Infonya yang diterima Zainal Arifin, “sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat mengelola lahan eks-HGU, Agrinas terbuka untuk bermitra dengan badan usaha, koperasi, kelompok tani, maupun pelaku UMKM, namun kami sebagai keturunan Suku Sakai belum diberikan kesempatan”.

Sambung salah satu tokoh adat Suku Sakai ini, “publik di daerah kami tidak pernah mendapatkan informasi jelas mengenai kebun dari korporasi mana saja yang telah disita maupun pengelolaannya setelah penyitaan tersebut”.

“Katanya ada pola kerjasama operasi (KSO) dengan Agrinas sebagai BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola. Tetapi data dan informasinya belum banyak dipublikasikan,” katanya.

“Ini menimbulkan kesan ada dugaan upaya menutupi fakta. Juga kami mendengar isu bahwa pengelola juga dilakukan oleh perusahaan pemilik perambah hutan yang disita oleh negara melalui satgas PKH tersebut. Hal ini sangat menyakitkan hati masyarakat kami, yang awalnya kami dengar akan diserahkan ke masyarakat pengelolaannya namun sampai saat ini kami masih menjadi penonton,” ulas Zainal Arifin.

“Jika benar tidak transparan dan disembunyikan dari publik, ini sama saja mengkhianati amanah Presiden Prabowo yang diberikan kepada Agrinas,” ujarnya saat ditemui media di kediamannya desa Pematang Padu.

Untuk itu sambung Zainal, “kami masyarakat Sakai yang ada di Riau mendorong agar pengelolaan kebun sitaan tersebut melibatkan masyarakat tempatan sebagai upaya dari perbaikan perekonomian dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat”.

“Sudahlah hutan tanah kami habis dibabat, dimana dahulu lebat dan menjadi tempat berburu, menangkap ikan hingga menjadi sumber bahan pakaian tradisional kini telah banyak beralih fungsi  kebun sawit milik korporasi,” katanya.

Pungkas Zainal Arifin, “kami dari masyarakat Suku Sakai sangat berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menertibkan kebun sawit dalam kawasan hutan. ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat adat.

“Namun sangat disayangkan amanah presiden ini terkesan tidak menyentuh kepada anak cucu Sakai di Bengkalis,” bebernya.**