Piru — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang taat hukum dan transparan, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kembali menggelar Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa, yang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Kairatu Barat.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Datun, Sesca Taberima, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Camat Kairatu Barat, para Kepala Desa se-Kecamatan Kairatu Barat, serta jajaran perangkat desa.

Dalam paparannya, Kasi Datun menekankan bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan bertujuan membangun pemahaman hukum di tingkat desa secara preventif agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai regulasi, bebas dari penyimpangan, dan tepat sasaran.

“Kami hadir untuk menjadi mitra hukum bagi pemerintah desa. Pendampingan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung desa membangun dengan aman dan benar,” ujar Sesca Taberima.

Ia juga menambahkan bahwa melalui program pendampingan ini, para kepala desa diharapkan lebih percaya diri dan hati-hati dalam mengambil keputusan administratif, khususnya terkait keuangan desa.

Sosialisasi berlangsung interaktif, diwarnai diskusi langsung antara aparat desa dan pihak kejaksaan terkait mekanisme bantuan hukum non-litigasi, serta potensi risiko hukum yang perlu dihindari dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat akan terus memperluas jangkauan sosialisasi dan pendampingan hukum di berbagai kecamatan sebagai bagian dari strategi pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana korupsi dan pelanggaran administratif.

“Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika pemerintah desanya kuat dan taat hukum, maka masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” tutup Kasi Datun dengan penuh optimisme.