Medan - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, menjelaskan terjadinya kelangkaan Pertalite dan Biosolar di seluruh SPBU di Indonesia semestinya tidak terjadi lagi, “apabila digitalisasi 5.518 SPBU bernilai Rp 3,6 triliun atas investasi PT Telkom berfungsi benar”.

Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan kala mendapati kelangkaan BBM subsidi di Padang, tak menampik adanya kelangkaan BBM subsidi, pada Rabu (22/11/2023) kemarin.

"Penyebab kelangkaan itu sebenarnya bukan kelangkaan tapi distribusi yang ada di beberapa tempat yang memang lebih banyak konsumsinya dan di tempat lain lebih sedikit. Sekarang sudah kita buat merata," kata Riva.

Terkait hal itu menurut Yusri, apa yang jadi temuan Riva di sejumlah daerah itu semestinya tidak terjadi jika digitalisasi SPBU berjalan sebagaimana mestinya.

"Digitalisasi SPBU itu dirancang dan dibangun pada tahun 2018 oleh Pertamina atas penugasan Pemerintah. Tujuannya untuk mengendalikan subsidi dan kompensasi Pemerintah untuk BBM berupa Pertalite (JBKP) dan Biosolar (JBT) secara real time," ungkap, Kamis (23/11/2023) di Medan.

Untuk tahun 2023 saja, kata Yusri, sebagaimana dilansir media  edisi 24 Januari 2023, menurut pejabat Kemenkeu subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp 339,6 triliun.

"Proyek digitalisasi SPBU sempat molor lama beroperasinya dengan alasan pandemi Covid 19. Akhirnya pada 29 Desember 2020 telah diresmikan beroperasinya oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif," kata Yusri.

Namun, lanjut Yusri, kecurigaan BPH Migas atas proyek digitalisasi ini berbuah surat BPH Migas ke KPK pada 29 Mei 2020 untuk melakukan audit teknologi. "Namun kami tak mengetahui apa sikap KPK dan hasilnya," kata Yusri.

Yusri mengatakan, jika digitalisasi 5.518 SPBU bernilai Rp 3,6 triliun atas investasi PT Telkom berfungsi benar, seharusnya tidak mungkin bisa terjadi kelangkaan Pertalite dan Biosolar di seluruh SPBU.

"Sebab, secara real time kantor pusat Pertamina Patra Niaga dan Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) I sampai dengan MOR VII, BPH Migas dan Kementerian ESDM bisa memantau kondisi stok BBM di setiap SPBU dan depo BBM serta terminal BBM hingga kapal tanker yang dalam perjalanan  di seluruh Indonesia," jelas Yusri.

Dikatakan Yusri, untuk membayar investasi PT Telkom untuk digitalisasi, Pertamina wajib membayar ke PT Telkom setiap liter BBM sebesar Rp 15,25 selama 5 tahun untuk 5.518 SPBU.

"Menurut informasi yang kami peroleh dari mantan Ketua Umum Hiswana Migas,  pemilik SPBU mengeluhkan margin pemilik SPBU yang tergerus akibat digitalisasi ini, untuk Biosolar margin SPBU awalnya Rp 230 per liter sekarang menjadi Rp 200 per liter," kata Yusri.

Artinya, sambung Yusri, malah Pertamina memperoleh keuntungan tambahan dari pemilik SPBU sebesar Rp 14,75 per liter, yang merupakan nilai pengurangan dari Rp 30 dikurangi Rp 15,25 per liter untuk program yang gagal ini.

"Namun anehnya, digitalisasi berbiaya besar ini patut diduga telah gagal, lantaran sejak Maret 2023 Pertamina Patra Niaga membuat kebijakan digitalisasi tahap 2 dengan beban biaya ditanggung pemilik SPBU, yang harus selesai pada Juli 2023," kata Yusri.

Dikatakan Yusri, digitalisasi tahap dua ini menggunakan software dan hardware FCC (Four Cour Controller) enabler dari perusahaan dari Selandia Baru berinisial ITL.

"Kami mendapat informasi program ini kental terjadi praktek kartel, sebab ITL hanya menunjuk 3 perusahaan dan memasang harga tidak wajar kepada pemilik SPBU, terkesan seperti pemerasan terselubung," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, CERI secara resmi sejak 17 November 2023 atas informasi di atas telah meminta klarifikasi dan informasi ke Direksi PT.Pertamina Patra Niaga dengan tembusan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) holding dengan batas waktu hari Rabu 22 November 2023.

"Janjinya Direksi PT Pertamina Patra Niaga saat itu 17 November 2023 melalui Corporate Secretary, Irto Ginting akan memberikan jawaban, namun faktanya hingga saat ini tak mampu merealisasikan, inikah GCG Pertamina?," pungkas Yusri.**