Pekanbaru - Aksi unjuk rasa di depan kontor Kajati Riau berlangsung hari ini, Kamis (22/4/2021). Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Petani Riau (AMPer) mendesak Kajari Kuantan Singingi Hadiman dicopot dari jabatannya. 

Dalam orasinya, Tengku Gusri meminta agar aparat penegak hukum transparan dalam melakukan penyidikan terhadap pengurus KUD. "Jangan ada intimidasi atau tekanan terhadap semua terperiksa," sebutnya.

Kami curiga atas apa yang dilakukan Kajari Kuansing, kata Gusri, menurutnya, tidak masuk akal jika saat ini penyidik melakukan pemeriksaan, sementara, pekerjaan sedang berjalan.

"Jadi sangat layak kalau kami mendesak kejaksaan tinggi Riau melakukan pemanggilan terhadap semua penyidik di kejaksaan negeri Kuansing untuk diperiksa," ujarnya.  

Pihaknya bahkan menduga penyidik kurang paham dengan permasalahan ini, sehingga ada kesan kasus ini dipaksakan. 

Termasuk katanya, pemeriksaan terhadap Ketua dan Sekretaris Forum KUD agar dilakukan transparan. Proses pemeriksaan yang terkesan prematur ini hanya berdasarkan laporan dari masyarakat.

Apalagi kata Gusri, adanya informasi simpang siur terkait kelebihan dana yang di berikan oleh KUD kepada pihak PT. GTW. Ini tidak masuk akal karena segala bentuk biaya yang di cairkan harus melalui data dan proses yang panjang, baru kemudian BPDPKS merekom pencairan. 

Sedangkan adanya anggota KUD yang mundur, itu adalah kesalahan dari KUD, karena segala proses verifikasi, pendaftaran dan evaluasi diajukan oleh KUD kepada intansi terkait, Disbun Kabupaten, Propinsi sampai ke Dirjenbun secara berjenjang. 

"Mundurnya anggota Koperasi itu harus diperjelas, artinya, jangan menyalahkan perusahaan (GTW). Pihak perusahaan justru dirugikan," imbuhnya saat dikonfirmasi via seluler. 

Salah satu pengurus KUD yang tak ingin namanya disebut, menguraikan, terkait adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ia menyebut, keterlambatan ini bisa terjadi akibat bibit dari PPKS Medan terlambat sampai di tempat, termasuk katanya, kondisi cuaca yang tida menentu sehingga berpengaruh terhadap jalannya kegiatan replanting. 

Ia menambahkan, bahwa mereka juga diperiksa terkait masalah sapi, padahal, tidak ada sangkut pautnya dengan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat).**